Blitar, reportasenews.com – Sekitar 40 petani penggarap lahan milik Pemerintah Kota Blitar, terancam dipolisikan walikota setempat, akibat melakukan aksi penancapan papan penolakan di area proyek pembangunan Gedung SMPN 3 Kota Blitar, di Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjen Kidul.
Para petani penggarap ini, menancapkan dua papan berisi penolakan alih fungsi lahan produktif untuk gedung sekolah serta papan berisi tentang pelanggaran Undang Undang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Penancapan dua papan berukuran besar ini, dilakukan petani penggarap agar pemerintah Kota Blitar, menghentikan proyek pembangunan yang baru dimulai sejak rabu kemarin.
Walikota Blitar, Mohammad Samanhudi Anwar yang dikonfirmasi reportasenews.com menyatakan dengan tegas akan mempolisikan para petani yang menancapkan papan penolakan itu. menurutnya, hal itu merupakan bentuk penyerobotan lahan milik Pemerintah Kota Blitar.
Padahal mereka sudah diizinkan untuk mengelola lahan itu sejak dua tahun terakhir. “Kalo nanti tetap ngotot, saya laporkan ke kepolisian bahwa itu penyerobotan tanah, itu jelas di KUHP. Jadi, nanti polisi akan saya minta lakukan penangkapan, karena itu jelas tanah pemerintah bukan tanah siapa siapa,” tegas walikota sekaligus ketua PDIP Kota Blitar ini, di halaman kantor walikota, Kamis (27/04).
Samanhudi menambahkan, pihaknya meminta bagian hukum dan segera membuat laporan ke polisi atas penancapan ini, dan menolak mediasi serta menyatakan bahwa lahan itu dianggap sebagai lahan bukan produktif dengan alasan sudah kuning.
“kita tidak ada mediasi, karena sudah kita lakukan mediasi. kita butuh lahan untuk sekolah, karena kota sudah macet begitu, kalo kita alihkan ke pinggir jadi kota tidak macet,” imbuh samanhudi.
Sementara Kasanan, seorang petani yang berada di lokasi proyek ketika dikonfirmasi reportasenews.com mengatakan, sekitar 40 petani ini menolak pengalih fungsian lahan, bukan menolak pembangunan gedung sekolahnya. pasalnya, areal seluas sekitar 3 khektar ini, merupakan lahan produktif sementara pemerintah kota juga telah membangun fasilitas irigasi di sekitar lokasi.
Kasanan membantah jika para petani dianggap melakukan penyerobotan lahan milik pemerintah. “Warga tidak pernah menyerobot lahan, warga cuma mempertahankan lahan produktif ini supaya tetap bisa ditanami dan diambil
manfaatnya oleh warga, karena 70 persen mata pencaharian adalah petani,” bela Kasanan bersama puluhan petani di lokasi proyek pembangunan Gedung SMPN 3, Kelurahan Tanggung, Kota blitar.
meski diancam akan dipolisikan, para petani tetap nekat bertahan untuk menggarap lahan bengkok Kelurahan Tanggung, yang telah dikelola turun temurun ini.
“Untuk itu warga tetap mempertahankan sawah ini sampai kapan pun,” pungkas Kasanan diamini oleh puluhan petani di sampingnya.(yos)
