Jakarta, reportasenews.com-Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta aparat keamanan bertindak tegas terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mengganggu penyelenggaraan Pilkada serentak di 101 daerah pada 15 Februari mendatang.
“Saya minta kepada aparat kepolisian menindak tegas dan tertibkan ormas-ormas yang mengganggu proses Pilkada,” ujar Wiranto saat memberi pengarahan pada rapat koordinasi Pilkada serentak 2017 Kementerian Dalam Negeri di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (31/1/2017).
Wiranto menuturkan, kesuksesan penyelenggaraan Pilkada merupakan tolok ukur sejauh mana sebuah negara bisa menjalankan proses demokrasi secara baik. Pilkada, kata Wiranto, menjadi satu simbol proses demokrasi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Tentu kita harus tahu urgensi Pilkada. Pilkada merupakan satu simbol proses demokrasi yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Mengapa? Dalam demokrasi, wilayah politik menjadi dominan dalam mem-backup demokrasi. Dengan demikian, pemilu menjadi tolak ukur apakah negara bisa menjalankan demokrasi,” ungkapnya.
Selain itu, dia juga meminta pihak penyelenggara pemilu mewaspadai para pendukung calon kepala daerah yang saling Serang, menyebar fitnah, dan kabar palsu yang dapat mengganggu proses pemilu. (mon).
