Jayapura, reportasenews.com – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJP) Provinsi Papua, Syarwan, menyebutkan penyaluran dana desa Papua tahun 2017 yang tidak terserap kurang lebih Rp 1.192.373.624.092.
“Pagu dana desa Papua tahun 2017 Rp 4.3 triliun untuk 5.420 desa/kampung di Papua, sampai akhir 2017 sisa dana di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp 1.192 triliun, sementara di Rekening Kas Daerah (RKD) Rp 626,42 miliar,” ujar Syarwan kepada wartawan disela-sela Easury Expo 2018 di Main Hall Kantor Gubernur Dok II Jayapura.
Ia mengatakan, dana desa tahun 2017 dibagi dua tahap, di tahun 2018 dibagi dalam tiga tahap. Oleh karena itu, dia menghimbau kepada kepala-kepala desa di Papua untuk bisa memanfaatkan dana desa dengan baik untuk pembangun di daerahnya.
Sesuai data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Papua, realisasi penyaluran dana desa tahun anggaran 2017 di Provinsi Papua yang tersalur 100 persen hanya lima kabupaten, yakni Kabupaten Merauke (179 desa), Kab. Paniai (216 desa), Kab. Asmat (221 desa), kab. Supiori (38 desa), kab. Lanny Jaya (354 desa).
Sementara dana desa kabupaten yang tidak terserap adalah Kabupaten Jayapura Rp 43 miliar lebih, Kab Biak Nunfor Rp 468 juta, Kab Jayawijaya Rp 4 juta, Kab Nabire Rp 23 miliar, Puncak Jaya Rp 94 miliar, Mimika Rp 43 miliar, Mappi Rp 52 miliar, Boven Digoel Rp 38 miliar, Sarmi Rp 28 miliar, Keerom Rp 30 miliar, Pegunungan Bintang Rp 84 miliar, Mamberamo Raya Rp 249 juta, Waropen Rp 32 miliar, Yahukimo Rp 153 miliar, Mamberamo Tengah, Rp 23 miliar, Dogiay Rp 30 miliar, Yalimo Rp 92 miliar, Nduga Rp 77 miliar, Puncak Rp 67 miliar, Intan Jaya Rp 34 miliar, Deiyai Rp 23 miliar, Kota Jayapura Rp 6 miliar.
Syarwan menambahkan, pagu dana desa Papua tahun 2018 naik Rp 4.28 triliun untuk 5.420 kampung. “Jumlah kampung penerima dana desa di Papua tetap tidak ada penambahan,” tegasnya.
Dalam data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Papua, tercantum bahwa dana tersebut dialokasikan untuk 29 kabupaten dengan Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Yahukimo mendapatkan alokasi terbesar yaitu Rp 365 miliar dan Rp 357 miliar.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Papua Donatus Motte mengatakan, tak terserapnya anggaran dana desa akibat telat menyampaikan penggunaan anggaran tahap I. Dengan demikian, pemerintah kabupaten tak dapat mentransfer sisa dana desa ke rekening kampung.
“Kalau saya lihat pertanggungjawaban dana desa tahap pertama tidak tepat. Sehingga tidak cair yang tahap II. Sehingga ini menjadi pelajaran dan pengalaman bagi kita di masa mendatang,” terang dia.
Jika tahun sebelumnya, pencairan Dana Desa (DD) dilakukan dua tahap, Tahun Anggaran 2018 polanya berubah yaitu tiga kali pencairan. Regulasi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
“Walaupun pencairan tiga tahap, tapi laporan realisasi penyaluran dana desa tahap pertama itu yang secepatnya dimasukan, kita Kita harapkan tidak ada kesulitan bagi aparatur desa, karena regulasinya sudah jelas,” tegasnya.
Dana desa merupakan salah satu bagian dari dana transfer ke daerah, yang menurut amanat UU nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dialokasikan pemerintah untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Penyaluran dana desa kepada masyarakat dilakukan melalui mekanisme transfer dengan memperhatikan beberapa indikator, antara lain seperti jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah serta tingkat kesulitan geografis. (riy)
