Sulit Akses Informasi, Ketua PWI Madina Desak Kapolres Evaluasi Kinerja Kasi Humas
- calendar_month Minggu, 10 Mei 2026
- print Cetak
Ketua PWI Madina Zamharir Rangkuti. (FOTO: ISTIMEWA)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Madina, ReportaseNews – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Mandailing Natal (PWI Madina) Zamharir Rangkuti mendesak Kapolres Madina AKBP Bagus Priandy segera mengevaluasi kinerja Kepala Seksi (Kasi) Humas Polres Madina AKP Megawati akibat sulitnya akses konfirmasi bagi para jurnalis.
Permintaan tegas itu muncul menyusul meningkatnya keluhan awak media yang merasa terhambat dalam menjalankan tugas jurnalistik, karena sikap Humas Polres yang dinilai tidak kooperatif dalam memberikan keterangan resmi.
Zamharir menegaskan hambatan komunikasi ini telah menimbulkan keresahan di kalangan jurnalis yang bertugas di Madina.
Menurut dia, pihak Humas Polres terkesan menutup diri dan enggan memberikan klarifikasi cepat terkait peristiwa hukum maupun kejadian menonjol yang terjadi di lapangan. Kondisi itu dinilai dapat memicu kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat jika tidak segera dibenahi oleh pimpinan Polres Madina.
“Wartawan membutuhkan informasi yang berimbang dari penegak hukum ketika meliput peristiwa atau temuan di lapangan. Kami meminta Bapak Kapolres Madina agar mengingatkan Kasi Humas agar lebih kooperatif dalam melayani konfirmasi rekan-rekan wartawan,” ujar Zamharir, Minggu (10/5/2026).
Dia menjelaskan upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan bukan sekadar rutinitas teknis, melainkan kewajiban yang diatur dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Melalui konfirmasi resmi, wartawan dapat menyajikan berita yang faktual dan akurat, sehingga hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar dapat terpenuhi secara maksimal.
Zamharir menyayangkan perubahan sikap institusi yang kini terkesan menjaga jarak dengan insan pers.
“Kami sangat menyayangkan mengapa Polres Madina saat ini terkesan menutup diri terhadap wartawan. Padahal, tugas kami menyajikan informasi yang jelas kepada masyarakat melalui media massa,” tambah Zamharir.
Persoalan ini juga disoroti sebagai ancaman terhadap citra institusi kepolisian. Zamharir menegaskan saluran informasi yang tersumbat dapat merugikan reputasi Polres Madina, karena ketiadaan klarifikasi yang cepat dan tepat saat dibutuhkan.
Dia berharap sinergitas antara kepolisian dan pers dapat dipulihkan melalui keterbukaan informasi yang transparan dan profesional.
Ketua PWI Madina tersebut menekankan peran wartawan bukan sekadar penerima pasif rilis pers dari Humas. Wartawan memiliki tanggung jawab untuk mengolah dan menggali informasi secara mendalam guna memastikan objektivitas berita.
Oleh karena itu, dia meminta agar akses komunikasi dua arah antara jurnalis dan Humas Polres Madina segera dibuka kembali demi menjaga keharmonisan hubungan kerja kedua belah pihak. (RN-03)
- Penulis: RN-03
