Begini Respon Gubernur Sumut Terkait Ibu Hamil Ditandu 30 Km di Tapsel
- calendar_month Rabu, 13 Mei 2026
- print Cetak
Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution. (Foto: Diskominfo Sumut)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Medan, ReportaseNews – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mempercepat realisasi program Puskesmas rawat inap bagi daerah terpencil mulai tahun 2026.
Keputusan itu merupakan respon langsung terhadap peristiwa pilu seorang ibu hamil di Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), yang harus ditandu selama enam jam sejauh 30 kilometer menuju fasilitas kesehatan akibat akses jalan yang rusak parah.
Saat memberikan keterangan di Kantor Gubernur Sumut pada Selasa (12/5/2026), Bobby menyatakan insiden tersebut menjadi pengingat bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kolaborasi dalam menjamin hak kesehatan masyarakat di wilayah pelosok. Percepatan program ini awalnya direncanakan bergulir pada 2027, tetapi kini dimajukan untuk memitigasi risiko serupa.
“Puskesmas yang jaraknya lebih dari 30 kilometer dari rumah sakit kita dorong menjadi Puskesmas rawat inap. Program ini sudah kita siapkan dan dipercepat mulai tahun ini,” kata Bobby Nasution.
Bobby menekankan persoalan utama di wilayah terpencil Sumut bukan hanya soal ketersediaan gedung Puskesmas, melainkan integrasi antara fasilitas medis dan infrastruktur jalan. Dia meminta pemerintah kabupaten dan kota segera memverifikasi pemenuhan standar fasilitas di daerahnya masing-masing agar dukungan anggaran dari provinsi dapat segera dicairkan.
“Kami dari provinsi menyampaikan belasungkawa atas kejadian ini. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah bersama agar pelayanan kesehatan masyarakat dapat lebih mudah dijangkau. Standarnya sudah ada, ketika sudah memenuhi standar, Pemerintah Provinsi akan membantu agar Puskesmas tersebut bisa menjadi Puskesmas rawat inap,” ujar Bobby.
Dia mengatakan percepatan ini turut didukung oleh bantuan dari pemerintah pusat, sehingga hambatan biaya dapat diminimalisasi.
Bobby mengatakan pihaknya kini menunggu pengajuan aktif dari setiap pemerintah daerah agar dukungan pembiayaan yang telah disiapkan provinsi bisa segera direalisasikan untuk kepentingan warga di wilayah terisolasi.
“Awalnya direncanakan mulai 2027, tetapi kita percepat tahun ini karena ada dukungan bantuan dari pemerintah pusat. Kita bukan hanya mendorong programnya, tetapi juga menyiapkan dukungan keuangannya. Tinggal bagaimana kabupaten dan kota mengajukan sesuai kebutuhan daerahnya,” kata Bobby. (RN-03)
- Penulis: RN-03
