Sinkronisasi Data UMKM Terdampak Bencana di Sumut Rampung Akhir Maret
- calendar_month Kamis, 12 Mar 2026
- print Cetak
Rapat Koordinasi Penyaluran KUR Pascabencana Sumatera di Aula Raja Inal Siregar, Medan, Rabu (11/3/2026). (Foto: Istimewa)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Medan, ReportaseNews – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menginstruksikan jajarannya untuk merampungkan sinkronisasi data pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdampak bencana. Sehingga, program relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari pemerintah pusat tepat sasaran dan dapat segera dinikmati masyarakat sebelum memasuki bulan April 2026.
Upaya percepatan ini penting mengingat proses pemetaan masih terus berlangsung untuk menyatukan data antara pemerintah daerah, perbankan yang tergabung dalam Himbara, serta kementerian terkait.
Bobby mengatakan validitas angka menentukan kecepatan distribusi bantuan bagi para debitur yang saat ini berusaha membangkitkan kembali roda ekonomi mereka pascabencana.
Gubernur Bobby menyatakan dalam satu pekan kedepan, seluruh pihak harus memastikan konsistensi data agar tidak ada tumpang tindih atau warga terdampak yang terlewat. Dia menekankan pentingnya tenggat waktu akhir bulan ini sebagai batas akhir finalisasi dokumen administratif agar manfaatnya langsung terasa di lapangan.
“Untuk itu, seminggu ini memastikan data dan angka yang tadi disampaikan, baik yang kami sampaikan, dari daerah, dari perbankan, dari Himbara, dan Kementerian, ini harus disinkronisasi, sebelum tanggal 31 sudah fix agar bisa langsung dirasakan oleh masyarakat,” kata Bobby usai memimpin rapat koordinasi Penyaluran KUR Pascabencana Sumatera di Aula Raja Inal Siregar, Medan, Rabu (11/3/2026).
Persoalan utama yang dihadapi para pelaku UMKM di Sumatera Utara saat ini bukan hanya kerusakan hunian, melainkan juga hancurnya tempat usaha dan peralatan produksi. Kondisi ini menjadi atensi khusus Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam pengajuan relaksasi ke pemerintah pusat, karena variabel kerusakan alat produksi sangat memengaruhi kemampuan bayar debitur.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan, secara nasional terdapat sekitar 193 ribu debitur yang terdampak bencana. Sebanyak 44 ribu di antaranya berada di Sumatera Utara.
Pemerintah telah menyiapkan skema relaksasi komprehensif mulai dari grace period, perpanjangan masa pinjaman, hingga penghapusan suku bunga untuk tahun ini.
“Tahun ini suku bunga dihilangkan, mereka 0 persen, jadi tidak dibebankan bunga, tahun depan nanti naik ke 3 persen. Bank juga akan mengidentifikasi mana-mana saja UMKM dari 193 ribu ini yang dia sudah betul-betul tidak punya kemampuan membayar, tetapi ada juga yang memang masih punya kemampuan membayar,” kata Maman.
Sinkronisasi data ini diharapkan mampu memilah secara akurat kategori debitur yang memerlukan restrukturisasi total maupun keringanan bunga saja. Dengan target penyelesaian pada 31 Maret 2026, Sumatera Utara diharapkan menjadi pionir dalam percepatan pemulihan ekonomi berbasis UMKM pascabencana di wilayah Sumatera. (RN-03)
- Penulis: RN-03
