Breaking News
Trending Tags

Rusun Jadi Solusi Hunian, DPRD Bandung Soroti Keterjangkauan dan Kualitas Pengelolaan

  • calendar_month Senin, 2 Nov 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Bandung, ReportaseNews – Keterbatasan lahan dan meningkatnya kebutuhan tempat tinggal di Kota Bandung mendorong pengembangan hunian vertikal. Namun, pembangunan rumah susun (rusun) tidak cukup hanya menambah jumlah unit. Aspek kelayakan, keterjangkauan harga, serta kualitas pengelolaan juga harus menjadi perhatian.

Hal tersebut menjadi salah satu fokus Panitia Khusus (Pansus) 20 DPRD Kota Bandung dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rumah Susun.

Anggota Pansus 20 DPRD Kota Bandung, Asep Robin, S.H., M.H., mengatakan, regulasi tersebut penting untuk memperkuat penyelenggaraan rumah susun agar mampu menjawab kebutuhan hunian masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Kota Bandung memiliki keterbatasan lahan, sementara kebutuhan hunian terus meningkat. Karena itu, rumah susun menjadi salah satu solusi yang perlu dipersiapkan dengan regulasi yang jelas dan berpihak pada kebutuhan masyarakat,” ujar Asep.

Menurut dia, Raperda Rumah Susun tidak hanya mengatur pembangunan fisik, tetapi juga mencakup pelayanan, keterjangkauan harga, penyediaan sarana dan prasarana, hingga tata kelola lingkungan hunian.

Bahkan, pembahasan regulasi tersebut turut membuka peluang penambahan rumah susun baru untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat perkotaan.

Raperda Rumah Susun merupakan satu dari empat rancangan peraturan daerah yang diusulkan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Pembahasannya dilakukan Pansus 20 yang dipimpin H. Sutaya sebagai ketua dan H. Deni Nursani sebagai wakil ketua, bersama delapan anggota lainnya, termasuk Asep Robin.

Untuk memastikan regulasi sesuai kebutuhan di lapangan, Pansus 20 juga telah mengundang perwakilan penghuni rumah susun di kawasan Cingised dan Rancacili.

Asep menilai, pelibatan warga menjadi bagian penting dalam penyusunan aturan. Sebab, penghuni merupakan pihak yang merasakan langsung berbagai persoalan dalam kehidupan di lingkungan rumah susun.

Masukan masyarakat, lanjut dia, perlu menjadi pertimbangan dalam mengatur aspek kenyamanan, keamanan, ketertiban, serta penataan lingkungan.

“Regulasi yang disusun harus mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi penghuni. Jangan sampai pembangunan hanya berorientasi pada penyediaan bangunan, tetapi mengabaikan kualitas kehidupan masyarakat di dalamnya,” jelasnya.

Selain persoalan pengelolaan, Asep juga menyoroti sejumlah ketentuan penting dalam penyelenggaraan rumah susun. Salah satunya menyangkut kewajiban pengembang rumah susun komersial untuk menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20 persen dari total luas lantai atau jumlah unit yang dibangun, sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketentuan tersebut dinilai penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang lebih terjangkau.

Aspek kepemilikan satuan rumah susun oleh warga negara asing (WNA) juga menjadi perhatian. Kepemilikan dimungkinkan bagi WNA yang memenuhi persyaratan izin tinggal dan ketentuan hukum, termasuk aturan mengenai status hak atas tanah tempat bangunan berdiri.

Selain itu, proses Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) harus memperhatikan ketentuan tingkat keterbangunan fisik rumah susun minimal 20 persen sesuai regulasi terkait.

Berbagai ketentuan tersebut perlu dipastikan berjalan agar penyelenggaraan rumah susun memiliki kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat dan konsumen.

Asep berharap, pembahasan Raperda Rumah Susun dapat menghasilkan regulasi komprehensif yang tidak hanya mendorong penambahan hunian vertikal, tetapi juga menjamin kualitas pengelolaan dan kenyamanan penghuninya.

Dengan demikian, rumah susun di Kota Bandung tidak sekadar menjadi solusi atas keterbatasan lahan, tetapi juga mampu menghadirkan lingkungan tempat tinggal yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan.

“Harapannya, Perda ini bisa menjadi landasan bagi pembangunan dan pengelolaan rumah susun yang lebih tertata, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau,” pungkasnya.(Ton/RN-04).

  • Penulis: Didik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Reportase Pilihan

  • Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, amblas hingga sedalam tiga meter. Polisi belum memberlakukan rekayasa lalu lintas karena kendaraan masih bisa melintas satu jalur arah Depok. (Ist)

    Akibat Jalan Lenteng Agung Amblas, Rute Transjakarta ke Depok Dipangkas

    • calendar_month Senin, 1 Jun 2026
    • account_circle Tama
    • 0Komentar

    Jakarta, ReportaseNews — PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) melakukan penyesuaian layanan pada rute 4B dan D21 menyusul penutupan sementara Jalan Lenteng Agung Raya arah Depok. Kebijakan tersebut diberlakukan untuk mendukung pekerjaan perbaikan saluran bawah tanah yang dilakukan Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta. ‎Penutupan ruas jalan dimulai pada Senin (1/6/2026) pukul 14.00 WIB hingga Selasa […]

  • Garuda Indonesia merespons kebijakan kenaikan tiket pesawat domestik hingga 13 persen. Maskapai menyiapkan penyesuaian tarif terukur di tengah lonjakan harga avtur global. (Foto: ReportaseNews/Tama) ‎

    Tiket Pesawat Domestik Semakin Mencekik, Garuda Beri Penjelasan

    • calendar_month Rabu, 8 Apr 2026
    • account_circle Tama
    • 0Komentar

    Jakarta, ReportaseNews – Kenaikan harga tiket pesawat domestik kembali menjadi sorotan publik. Di tengah keluhan masyarakat, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menyatakan akan menyesuaikan tarif secara bertahap setelah pemerintah membuka ruang kenaikan maksimal hingga 13 persen. ‎Direktur Utama Garuda Indonesia, Glenny Kairupan, menegaskan kebijakan penyesuaian harga tetap dilakukan secara hati-hati dan mengikuti aturan regulator. ‎”Garuda […]

  • Mahasiswa Madina Desak Kejagung Usut Dugaan Korupsi MBG hingga Daerah

    Mahasiswa Madina Desak Kejagung Usut Dugaan Korupsi MBG hingga Daerah

    • calendar_month Kamis, 4 Jun 2026
    • account_circle RN-03
    • 0Komentar

    Pekanbaru, ReportaseNews – Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal (IMA Madina) Pekanbaru mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia ((Kejagung RI) untuk tidak membatasi pengusutan dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada elite pusat saja, melainkan wajib membongkar potensi gurita penyelewengan anggaran yang diduga mengalir hingga ke tingkat Koordinator Wilayah (Korwil) dan Koordinator Kecamatan (Korcam) di daerah. Desakan […]

  • Kapolres Madina Janji Evaluasi Kinerja Humas Usai Dikritik PWI

    Kapolres Madina Janji Evaluasi Kinerja Humas Usai Dikritik PWI

    • calendar_month Selasa, 12 Mei 2026
    • account_circle RN-03
    • 0Komentar

    Madina, ReportaseNews – Kapolres Mandailing Natal (Madina) AKBP Bagus Priandy menegaskan komitmennya untuk membenahi internal Hubungan Masyarakat (Humas) Polres Madina setelah mendapatkan kritik keras dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) terkait hambatan akses informasi. Bagus Priandy menegaskan komitmen itu guna memastikan hak publik terhadap informasi yang akurat tetap terpenuhi melalui kerjasama yang baik dengan awak media. […]

  • Tak Masuk Daftar Penerima Huntap, Empat Keluarga Penyintas Longsor Tapsel Terlunta-lunta

    Tak Masuk Daftar Penerima Huntap, Empat Keluarga Penyintas Longsor Tapsel Terlunta-lunta

    • calendar_month Jumat, 6 Mar 2026
    • account_circle RN-03
    • 0Komentar

    Tapsel, ReportaseNews – Ketidakpastian menyelimuti nasib sejumlah warga Kampung Durian, Desa Batu Godang, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara. Meski sudah lebih dari tiga bulan berlalu sejak bencana maut pada 25 November 2025, sebanyak empat kepala keluarga (KK) hingga kini belum mendapatkan kepastian mengenai hak hunian tetap (huntap), karena rumah mereka dianggap tidak mengalami kerusakan […]

  • Polisi Gerebek Rumah Pengolahan Emas Ilegal di Solok, Jaringan Kakap Diburu

    Polisi Gerebek Rumah Pengolahan Emas Ilegal di Solok, Jaringan Kakap Diburu

    • calendar_month Jumat, 17 Jul 2026
    • account_circle RN-03
    • 0Komentar

    Padang, ReportaseNews – Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Barat (Sumbar) menggerebek rumah yang dijadikan tempat penampungan dan pengolahan emas serta perak ilegal di Jalan Dr. Hamka, Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok. Dalam operasi tangkap tangan yang berlangsung pada Rabu (15/7/2026) pukul 15.30 WIB tersebut, polisi mengamankan empat […]

expand_less