Pemprov Sumut Obral Kemudahan Izin demi Target Ekonomi 7,1 Persen
- calendar_month Jumat, 26 Jun 2026
- print Cetak
Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution. (Foto: Istimewa)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Medan, ReportaseNews – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyatakan kesiapannya memangkas hambatan birokrasi dan menjamin kemudahan izin investasi bagi sektor swasta guna mengejar target pertumbuhan ekonomi daerah di kisaran 7,1 persen.
Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan komitmen itu saat menggelar Jamuan Makan Malam (Networking Dinner) menyambut Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) Emas ke-50 di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan, Kamis (25/6/2026) malam.
Di hadapan para pimpinan perusahaan besar seperti Lazada, PT Inalum, Indosat, dan GoTo, Bobby membuka ruang dialog untuk membedah hambatan regulasi yang selama ini dirasakan pelaku usaha di lapangan.
“Kami ingin mendengar apa saja persoalan di lapangan dan apa yang perlu kami lakukan dari sisi pemerintah daerah untuk mendukung ekspansi usaha Bapak dan Ibu sekalian. Semakin besar usaha Anda berkembang, semakin besar pula dampak penyerapan lapangan pekerjaan bagi masyarakat,” ujar Bobby Nasution.
Untuk menopang target pertumbuhan ekonomi nasional, kata Bobby, Sumatera Utara tidak bisa lagi berjalan dengan ritme biasa. Menurut dia, pemulihan dan percepatan harus dipicu oleh pergerakan masif dari sektor bisnis yang langsung menyentuh hilir ekonomi masyarakat.
Menariknya, momentum PRSU ke-50 tahun ini tidak lagi dijadikan sekadar pasar malam atau ajang komersial massal biasa. Pemprov Sumut bersama PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU) mengubah arah kompas pelaksanaan PRSU menjadi panggung aset ekonomi kreatif dan budaya lokal yang bernilai tinggi.
Direktur PT PPSU Perseroda Ferry Indra menjelaskan, perubahan haluan ini dilakukan demi menjaga autentisitas dan kualitas produk lokal agar mampu bersaing di pasar internasional, mengingat ajang ini juga dihadiri perwakilan dari Pulau Pinang, Malaysia, serta berbagai provinsi lain.
“Sekitar 75% konten yang ditampilkan merupakan hasil karya asli dari Sumatera Utara. Kali ini kita tidak bertumpu pada konsentrasi komersial massal, melainkan lebih mengedepankan konten kumpulan unggulan yang telah melalui proses kurasi ketat,” jelas Ferry.
Melalui penyederhanaan izin investasi yang dibarengi dengan peningkatan kelas industri kreatif di PRSU, Pemprov Sumut optimistis ruang kolaborasi antara pemerintah, BUMD, dan raksasa swasta akan tercipta lebih kondusif dan kompetitif mulai Juli mendatang. (RN-03)
- Penulis: RN-03
