Karhutla dan Antrean BBM Bebani Warga Ketapang
- calendar_month 25 menit yang lalu
- print Cetak
Karhutla di Kalimantan Barat masih membebani warga. Selain ancaman kabut asap dan ISPA, masyarakat Ketapang menghadapi antrean BBM meski tambahan pasokan telah tiba. (Adi)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Ketapang, ReportaseNews – Belum tuntasnya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat menambah beban masyarakat. Selain menghadapi kabut asap yang mengancam kesehatan, warga Kabupaten Ketapang kini harus mengantre panjang untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM).
Antrean kendaraan terlihat di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), di antaranya di kawasan Sungai Awan Kiri, Kecamatan Muara Pawan, dan Kendawangan. Kondisi tersebut berpotensi menghambat mobilitas warga dan aktivitas ekonomi yang tetap berjalan di tengah situasi darurat kabut asap.
Pada Jumat, 16 Oktober 2026, dua kapal pengangkut BBM dilaporkan tiba di Ketapang dengan membawa tambahan pasokan Pertalite dan Pertamax. Namun, kedatangan kapal tersebut belum serta-merta memastikan antrean kendaraan terurai. Kelancaran distribusi dan pemerataan pasokan ke SPBU masih menjadi perhatian masyarakat.
Di tengah persoalan tersebut, Ketua Persatuan Orang Melayu (POM) sekaligus Koordinator Sentra Inovasi dan Kajian Kebijakan Publik (SIKKAP), Agus Setiadi, mendesak pemerintah daerah memperkuat penanganan dampak karhutla, terutama terhadap kesehatan warga.
Agus meminta gubernur, bupati, dan wali kota di Kalimantan Barat lebih proaktif memantau masyarakat yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), baik yang menjalani perawatan di rumah sakit maupun yang belum terdata oleh fasilitas kesehatan.
Menurut dia, pemerintah harus memastikan warga terdampak memperoleh pelayanan medis yang cepat dan layak, termasuk ketersediaan tenaga kesehatan, obat-obatan, oksigen, serta fasilitas perawatan yang memadai.
Agus mengungkapkan, dalam kurun waktu satu minggu, dirinya menerima informasi mengenai dua orang yang meninggal dunia dan disebut mengalami ISPA di Kalimantan Barat. Salah satunya adalah ibu mertuanya yang berusia 62 tahun, yang meninggal di RS Untan pada Jumat, 9 Oktober 2026. Kasus lainnya melibatkan seorang anak berusia enam tahun di Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, yang dilaporkan meninggal pada Rabu, 14 Oktober 2026.
Meski demikian, penyebab medis kedua kematian tersebut, termasuk kemungkinan kaitannya dengan paparan asap karhutla, perlu dipastikan melalui keterangan tenaga medis atau hasil pemeriksaan pihak berwenang.
“Pemerintah harus hadir untuk masyarakat yang sedang menghadapi bencana. Jangan sampai warga dan keluarganya harus berjuang sendiri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” tegas Agus, Jumat (16/10/2026).
Selain mendesak penguatan layanan kesehatan, Agus meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat membuka informasi penggunaan anggaran penanganan karhutla kepada publik. Transparansi, menurut dia, diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui besaran anggaran, peruntukan, realisasi penggunaan, hingga hasil penanganan di lapangan.
Agus juga menyoroti kondisi para relawan pemadam kebakaran yang masih berjuang menangani karhutla, terutama di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Ia meminta pemerintah memberikan dukungan berupa peralatan pemadaman, perlengkapan keselamatan, logistik, sarana komunikasi, konsumsi, dan kebutuhan operasional lainnya sesuai risiko di lapangan.
Menurut Agus, penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api. Perlindungan kesehatan masyarakat, keselamatan relawan, transparansi anggaran, serta kelancaran distribusi kebutuhan pokok harus menjadi bagian dari upaya penanganan yang terkoordinasi.
Sementara itu, masyarakat Ketapang masih menantikan kelancaran pasokan BBM setelah kedatangan dua kapal pengangkut bahan bakar. Pemerintah daerah bersama instansi terkait diharapkan memastikan distribusi berjalan lancar sekaligus menyampaikan perkembangan penanganan karhutla dan pelayanan kesehatan secara terbuka.
Situasi ini menjadi pengingat bahwa dampak karhutla tidak hanya diukur dari luas lahan yang terbakar, tetapi juga dari keselamatan, kesehatan, dan keberlangsungan aktivitas masyarakat yang terdampak.
(Adi)
- Penulis: Adi
- Editor: Tama
Saat ini belum ada komentar