Bupati Tapsel Sebut Kebijakan ‘Prabowonomics’ Dilawan Oligarki dan Kapitalis
- calendar_month 1 jam yang lalu
- print Cetak
Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu (kiri). (FOTO: ISTIMEWA)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Medan, ReportaseNews – Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Gus Irawan Pasaribu membeberkan adanya perlawanan terstruktur dari kelompok oligarki dan penganut kapitalis yang merasa kenyamanannya terganggu oleh arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto.
Gus Irawan menilai langkah tegas Presiden dalam menyusun sistem perekonomian yang berpihak pada rakyat kecil sedang menghadapi tantangan luar biasa, karena berupaya menutup berbagai celah kebocoran transaksi internasional yang melibatkan korporasi besar.
Menurut dia, tantangan terbesar dari penerapan konsep ‘Prabowonomics’ atau ekonomi kerakyatan ini terlihat jelas saat pemerintah berencana menertibkan administrasi ekspor melalui pembentukan Badan Ekspor.
Upaya negara untuk menghentikan praktik curang seperti under invoicing (pemanipulasian nilai faktur) dan transfer pricing yang telah mengakar puluhan tahun langsung memicu reaksi negatif dari para pemegang modal besar.
“Saya kira memang tidak akan bisa ini kita pertentangkan atau takkan bisa bertemu kalau tidak ada adjustment antar mazhab. Pak Prabowo ini antitesis dari kapitalis. Karena memang sudah terlalu lama kita meninggalkan konstitusi yang sebetulnya. Kalau mau jujur sudah melanggar UUD 1945, terutama Pasal 33,” ujar Gus Irawan di Q-Padel, Jalan Bunga Asoka, Kota Medan, Selasa (15/6/2026).
Mantan Direktur Utama Bank Sumut ini mencontohkan indikasi perlawanan tersebut lewat fluktuasi harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani yang sempat merosot tajam dari Rp3.200 menjadi Rp2.400 per kilogram.
Gus Irawan membaca fenomena penurunan harga ini bukan sekadar dinamika pasar biasa, melainkan bentuk guncangan (shock) yang sengaja dilancarkan para oligarki sebagai ultimatum kepada pemerintah agar membatalkan pembentukan Badan Ekspor.
Lebih lanjut, dia menjabarkan modus penyelewengan dalam skema under invoicing ekspor komoditas nasional yang kerap memanfaatkan negara ketiga seperti Singapura untuk memotong potensi penerimaan negara hingga setengahnya sebelum dikirim ke negara tujuan akhir.
Di sisi lain, kata dia, praktik kartel pada sektor peternakan ayam potong oleh perusahaan asing juga dinilai eksploitatif karena mengunci harga beli di tingkat peternak plasma jauh di bawah harga pasar riil.
Menyikapi situasi tersebut, Gus Irawan mengatakan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menyelaraskan program daerah dengan visi linier Presiden. Melalui pemanfaatan insentif bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) 0 persen khusus daerah terdampak bencana dari pusat, Tapsel memasifkan gerakan seribu kolam dan penanaman seribu hektare jagung di lahan-lahan kosong guna memutus mata rantai ketergantungan petani pada tengkulak dan sistem pasar liberal. (Lily)
- Penulis: RN-03
Saat ini belum ada komentar