Hardiknas 2026 Jadi Sorotan, Pemerataan Pendidikan Belum Tuntas
- calendar_month Sabtu, 2 Mei 2026
- print Cetak
Hardiknas 2026 di Banyuwangi menyoroti tantangan pemerataan kualitas pendidikan meski pemerintah mengklaim berbagai capaian program nasional. (Foto: ReportaseNews/Kus)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Banyuwangi, ReportaseNews — Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 kembali menempatkan isu pemerataan kualitas pendidikan sebagai perhatian utama.
Upacara yang digelar di Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (2/5/2026), dipimpin Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dan diikuti ribuan insan pendidikan.
Mengusung tema “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, pemerintah menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif.
Dalam amanatnya, Abdul Mu’ti menegaskan pendidikan tidak sekadar proses penyampaian ilmu, melainkan fondasi pembentukan karakter dan peradaban bangsa.
“Pendidikan adalah proses membangun peradaban. Oleh karena itu, pembelajaran harus berpusat pada peserta didik melalui pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam,” kata Mu’ti, Sabtu (2/5/2026).
Meski demikian, implementasi di lapangan dinilai belum merata. Sejumlah daerah masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, kualitas tenaga pendidik, hingga akses teknologi pembelajaran.
Pemerintah menyebut telah melakukan berbagai langkah strategis. Program revitalisasi sekolah pada 2025 diklaim menjangkau lebih dari 16.000 satuan pendidikan.
Selain itu, digitalisasi pembelajaran melalui perangkat interactive flat panel disebut telah digunakan di lebih dari 288.000 sekolah.
Namun, sejumlah pengamat menilai capaian tersebut perlu dilihat dari sisi dampak. Digitalisasi tidak hanya soal penyediaan perangkat, tetapi juga kesiapan guru dan siswa dalam memanfaatkannya secara optimal.
Kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil juga masih menjadi persoalan. Di samping itu, isu kesejahteraan guru dinilai belum sepenuhnya teratasi.
Pemerintah menyatakan terus mendorong peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru sebagai kunci peningkatan mutu pembelajaran.
Penguatan karakter peserta didik juga dilakukan melalui penciptaan lingkungan sekolah yang aman, sehat, bersih, dan nyaman, sejalan dengan pengembangan budaya sekolah berbasis nilai ASRI.
Untuk memperluas akses pendidikan, pemerintah mengembangkan skema fleksibel seperti sekolah satu atap dan pembelajaran jarak jauh, terutama bagi wilayah dengan keterbatasan geografis.
Meski arah kebijakan dinilai semakin inklusif, efektivitas pelaksanaannya di daerah masih bergantung pada konsistensi, dukungan anggaran, serta pengawasan.
Dalam penutup pidatonya, Abdul Mu’ti mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kolaborasi dalam pembangunan pendidikan.
“Kolaborasi antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan media menjadi kunci dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas,” katanya.
Peringatan Hardiknas tahun ini menjadi pengingat bahwa tantangan pendidikan tidak berhenti pada kebijakan. Publik kini menanti realisasi nyata di lapangan untuk menjawab persoalan ketimpangan kualitas, akses, dan relevansi pendidikan di Indonesia. (Kus)
- Penulis: Kusworo
- Editor: Ullifna Tamama
