Seminar UNIPOL STIK Polri Dorong Reformasi Digital
- calendar_month Senin, 13 Apr 2026
- print Cetak
STIK Lemdiklat Polri menggelar Seminar UNIPOL untuk mendorong transformasi pendidikan kepolisian berbasis digital dan reformasi Polri yang adaptif. (Foto: ReportaseNews/HO-Humas Polri)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, ReportaseNews – Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lemdiklat Polri menggelar seminar bertajuk ‘UNIPOL: Menyiapkan Personel Polri yang Presisi’ di Auditorium Mutiara, Jakarta Selatan, Senin (13/4/2026). Forum ini menjadi wadah strategis mempertemukan pemangku kepentingan, akademisi, dan praktisi guna merumuskan arah kebijakan pendidikan kepolisian ke depan.
Kegiatan tersebut menyoroti pentingnya pembaruan sistem pendidikan kepolisian agar selaras dengan perkembangan teknologi serta dinamika tantangan keamanan modern. Transformasi dinilai krusial untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia Polri dalam menghadapi era digital.
Dosen Kepolisian Utama TK I STIK Lemdiklat Polri Komjen Pol. (Purn) Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si., menegaskan bahwa pendidikan memiliki peran mendasar dalam membentuk wajah institusi Polri sekaligus mencerminkan kualitas peradaban bangsa.
“Polisi adalah refleksi peradaban bangsa. Dalam negara yang beradab, supremasi hukum, perlindungan HAM, transparansi, dan akuntabilitas menjadi kunci,” kata Chryshnanda, Senin (13/4/2026).
Ia menambahkan, pengembangan ilmu kepolisian harus bersifat lintas disiplin, adaptif, dan responsif terhadap perubahan zaman. Menurutnya, institusi pendidikan Polri dituntut melahirkan personel yang tidak hanya profesional, tetapi juga berintegritas dan modern.
“Pada pendidikanlah tergantung masa depan Polri. Polisi harus profesional berbasis ilmu kepolisian, cerdas, bermoral, dan modern agar mampu satu langkah lebih maju dari perubahan,” kata dia.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya transformasi model pemolisian berbasis teknologi.
“Pemolisian di era digital harus berkembang menjadi electronic policing dan forensic policing. Polisi harus menjadi penjaga kehidupan, membangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menilai reformasi Polri perlu dipercepat secara menyeluruh, termasuk melalui pembaruan kurikulum pendidikan dan optimalisasi teknologi.
“Kita mendorong percepatan reformasi Polri, termasuk perbaikan kurikulum pendidikan dan penguatan pendidikan hak asasi manusia serta pemanfaatan teknologi,” ujarnya.
Ia juga menegaskan posisi kelembagaan Polri tetap berada langsung di bawah Presiden sebagai bagian dari agenda reformasi.
“Polri tetap di bawah Presiden langsung. Ini sikap tegas DPR berdasarkan konstitusi dan TAP MPR,” jelasnya.
Habiburokhman turut menyinggung fenomena no viral no justice yang muncul di tengah keterbukaan informasi publik saat ini.
“Fenomena itu wajar di era teknologi. Yang penting, ketika ada ketidakadilan yang viral, aparat merespons dan mencari solusi,” katanya.
Menurut dia, transparansi menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
“Sejelek apa pun yang terjadi, kalau terbuka rakyat masih bisa memberi ruang kepercayaan. Senjata kita satu-satunya adalah keterbukaan,” ujarnya.
Seminar ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat pendidikan dan manajemen SDM Polri, sekaligus mendorong reformasi birokrasi yang mampu melahirkan personel adaptif, profesional, dan berintegritas di masa mendatang. (RN-07)
- Penulis: Tama
