Pemerintah Usulkan Gaji Guru Rp30 Juta per Bulan, Ini Tanggapan DPR
- calendar_month 2 jam yang lalu
- print Cetak
Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih. Foto: Istimewa)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, ReportaseNews – Komisi X DPR RI mengingatkan usulan peningkatan gaji guru hingga Rp30 juta per bulan memerlukan kalkulasi anggaran yang matang, karena diperkirakan bakal menyedot dana hingga Rp360 triliun per tahun.
Di tengah ambisi meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) tersebut, parlemen meminta kebijakan ini dibahas secara realistis agar tidak berbenturan dengan pembiayaan program wajib belajar lainnya.
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai gagasan yang awalnya dilontarkan oleh mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan ini baik untuk masa depan pendidikan. Namun, dengan jumlah sekitar 3,5 juta guru di Indonesia, dia menggarisbawahi pentingnya perencanaan teknis yang mendalam agar wacana ini benar-benar bisa dieksekusi di lapangan.
“Secara teknis operasional, kita masih menghadapi banyak tantangan. Jangan sampai publik menilai kita hanya kuat dalam tataran konsep, tetapi kesulitan ketika memasuki tahap pelaksanaan yang lebih terperinci,” ujar Fikri di Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Legislator dari Fraksi PKS ini juga mengingatkan sektor pendidikan saat ini masih dihadapkan pada tantangan besar lain. Salah satunya, belum adanya skema anggaran yang pasti untuk merealisasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 terkait program pendidikan dasar dan menengah gratis.
Lebih lanjut, Fikri mengatakan formula peningkatan kesejahteraan ini tidak boleh tebang pilih. Dia mendorong pemerintah agar usulan kenaikan pendapatan tersebut juga mencakup profesi dosen, mengingat keduanya merupakan pilar yang tidak terpisahkan dalam sistem pendidikan nasional.
“Kesejahteraan guru memang menjadi salah satu kunci keberhasilan pendidikan. Namun, tidak semua gagasan yang baik dapat langsung diterapkan pada kondisi saat ini. Karena itu, perlu pembahasan yang lebih serius, intensif, dan teknis dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan,” kata Fikri. (RN-03)
- Penulis: RN-03
Saat ini belum ada komentar