Jakarta, reportasenews.com – Tragedi kerusuhan Mei 1998 bakal diperingati oleh Komnas Perempuan, Senin (8/5) besok. Acara peringatan bertajuk “Mewujudkan Pemerintahan yang Ingat, Hormat dan Adil pada Sejarah” bakal di gelar di TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur.
Komnas Perempuan bertujuan acara itu digelar untuk mengingatkan pemerintah agar tidak melupakan Tragedi Mei 1998 yang menewaskan 1.190 orang, dan 85 perempuan etnis Tionghoa korban pemerkosaan secara berkelompok yang dinilai sangat tidak adil dan manusiawi.
“Kegiatan ini akan dimulai pukul 14.00 -17.30 WIB dengan menghadirkan Pemprov DKI Jakarta dan sejumlah pejabat negara terkait. Sebagai upaya pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan, pemulihan dan mencegah berulangnya kejahatan,” kata Azriana, Ketua Komnas Perempuan, Minggu (7/5).
Azriana mengungkapkan, dalam peringatan ini akan dihadiri pula oleh Presiden RI ke-3 yaitu B.J. Habibie yang juga akan menyampaikan pidatonya. Menurut Azriana, acara ini juga menjadi penanda dimulainya pekan peringatan Tragedi Mei 98 tahun 2017 yang dilkaukan oleh sejumlah organisasi masyarakat.
Ia menegaskan, Bangsa Indonesia masih berutang pada korban Tragedi Mei 1998. Yaitu, utang untuk mengungkapkan kebenaran, memberikan keadilan dan reparasi korban, serta meminta pertanggungjawaban hukum pelaku.
“Berdasarkan tim gabungan pencari fakta, Tragedi Mei 1998 adalah sebuah kejahatan kemanusiaan yang memerlukan penanganan yang tuntas dan pencapaian keadilan yang nyata bagi korban,” tegasnya.
Dia berharap, dengan diadakan acara peringatan ini, dapat merawat ingatan kolektif masyarakat Indonesia dan mengingatkan bangsa agar bersama-sama mencegah tragedi serupa terulang.
Catatan wikipedia menjelaskan, kerusuhan Mei 1998 adalah kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa yang terjadi di beberapa kota di Indonesia pada 13 Mei-15 Mei 1998, khususnya di Ibu Kota Jakarta. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu Tragedi Trisakti di mana empat mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998. Dan penurunan jabatan Presiden Soeharto
Pada kerusuhan ini banyak toko dan perusahaan dihancurkan oleh amuk massa- terutama milik warga Indonesia keturunan Tionghoa. Konsentrasi kerusuhan terbesar terjadi di Jakarta, Medan, Surabaya dan Surakarta.
Terdapat ratusan wanita keturunan Tionghoa yang diperkosa dan mengalami pelecehan seksual dalam kerusuhan tersebut. Sebagian bahkan diperkosa beramai-ramai, dianiaya secara sadis, kemudian dibunuh.
Dalam kerusuhan tersebut, banyak warga Indonesia keturunan Tionghoa yang meninggalkan Indonesia. Tak hanya itu, seorang aktivis relawan kemanusiaan yang bergerak di bawah Romo Sandyawan, bernama Ita Martadinata Haryono, yang masih seorang siswi SMU berusia 18 tahun, juga diperkosa, disiksa, dan dibunuh karena aktivitasnya.
Ini menjadi suatu indikasi bahwa kasus pemerkosaan dalam Kerusuhan ini digerakkan secara sistematis, tak hanya sporadis.
Amuk massa ini membuat para pemilik toko di kedua kota tersebut ketakutan dan menulisi muka toko mereka dengan tulisan “Milik pribumi” atau “Pro-reformasi”.
Sampai bertahun-tahun berikutnya Pemerintah Indonesia belum mengambil tindakan apapun terhadap nama-nama yang dianggap kunci dari peristiwa kerusuhan Mei 1998. Pemerintah mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa bukti-bukti konkret tidak dapat ditemukan atas kasus-kasus pemerkosaan tersebut, namun pernyataan ini dibantah oleh banyak pihak.
Pengusutan dan penyelidikan
Tidak lama setelah kejadian berakhir dibentuklah Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk menyelidiki masalah ini. TGPF ini mengeluarkan sebuah laporan yang dikenal dengan “Laporan TGPF”
Mengenai pelaku provokasi, pembakaran, penganiayaan, dan pelecehan seksual, TGPF menemukan bahwa terdapat sejumlah oknum yang berdasar penampilannya diduga berlatar belakang militer.
Sebagian pihak berspekulasi bahwa Pangab saat itu (Wiranto) dan Pangdam Jaya Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin melakukan pembiaran atau bahkan aktif terlibat dalam provokasi kerusuhan ini.
Pada 2004 Komnas HAM mempertanyakan kasus ini kepada Kejaksaan Agung namun sampai 1 Maret 2004 belum menerima tanggapan dari Kejaksaan Agung. (ham/rol)
