Menko Pangan Wajibkan Seluruh SPPG Bahan Baku MBG dari Desa
- calendar_month Kamis, 11 Jun 2026
- print Cetak
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. (Foto: Dok. StartNews)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, ReportaseNews – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menemukan banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melanggar tata kelola karena tidak membeli bahan baku Makanan Bergizi Gratis (MBG) dari ekosistem desa setempat.
Pelanggaran prosedur ini dinilai mencederai tujuan program nasional yang dirancang untuk menggerakkan roda ekonomi arus bawah.
Pria yang akrab disapa Zulhas itu menegaskan, seluruh SPPG wajib hukumnya menyerap komoditas pangan dari lingkungan terdekat, bukan justru mendatangkannya dari luar wilayah operasional mereka.
“Ini juga ditemukan banyak yang tidak sesuai dengan tata kelola. Tata kelolanya SPPG itu harus mengambil supplier bahan bakunya itu dari desa tersebut, dari tempat tersebut, apakah Koperasi Desa Merah Putih, apakah BUMDes, apakah UMKM atau usaha desa lainnya,” kata Zulhas kepada wartawan di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).
Menurut Zulhas, setiap satuan pelayanan idealnya bermitra dengan banyak pemasok lokal agar perputaran modal tidak hanya dinikmati oleh segelintir pelaku usaha besar.
Berdasarkan laporan pemantauan di lapangan, ketidakpatuhan ini menjadi catatan merah yang harus segera dibenahi demi menjaga rantai pasok yang inklusif.
“Oleh karena itu, SPPG itu mesti supplier-nya banyak. Nah, itu juga banyak ditemukan oleh Bu Nanik dan teman-teman banyak terjadi pelanggaran,” ujarnya.
Dia menjelaskan kewajiban pelibatan usaha desa ini merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Program MBG tidak boleh hanya berfokus pada pemenuhan nutrisi makro masyarakat, melainkan harus berfungsi ganda sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi daerah, seperti menstabilkan harga pangan di tingkat peternak dan petani lokal saat terjadi lonjakan pasokan.
“Karena atas perintah Bapak Presiden, SPPG ini harus bisa menumbuhkan ekonomi yang ada di daerah, seperti contoh di Jawa Timur harga telur turun itu bisa diangkat oleh BGN karena belanjanya di situ misalnya, ya. Dan seterusnya, dan seterusnya,” ucap Zulhas. (RN-03)
- Penulis: RN-03
