Peringatan HUT ke-27 Madina Diwarnai Isu Pengunduran Diri Massal Kepala OPD
- calendar_month Senin, 9 Mar 2026
- print Cetak
Bupati Madina H. Saipullah Nasution didampingi Wabup Atika Azmi Utammi Nasution dan Ketua DPRD Madina H. Erwin Efendi Lubis memberikan keterangan pers usai rapat paripurna HUT ke-27 Kabupaten Madina di Gedung DPRD, Senin (9/3/2026). (FOTO: ISTIMEWA)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Madina, ReportaseNews – Peringatan Hari Jadi ke-27 Kabupaten Mandailing Natal (Madina) yang jatuh pada Senin (9/3/2026) tidak hanya menjadi ajang seremoni, tetapi juga momentum evaluasi kritis bagi jajaran pemerintah daerah. Di tengah sorotan tajam mengenai kerusakan infrastruktur yang mencapai ribuan kilometer, stabilitas internal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madina justru diguncang isu pengunduran diri massal enam kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kabar mengenai mundurnya para pejabat eselon II tersebut menguat menyusul ketidakhadiran mereka dalam Rapat Paripurna HUT Madina di Gedung DPRD. Berdasarkan data absensi Sekretariat DPRD, pejabat yang dikabarkan mundur meliputi kepala Dinas Perhubungan, kepala Dinas Lingkungan Hidup, kepala Dinas Perkim, kepala BPKAD, kepala Dinas Perpustakaan, serta kepala Dinas Perikanan dan Kelautan.
Menanggapi gejolak di internal birokrasinya, Bupati Madina H. Saipullah Nasution menyatakan hingga saat ini dirinya belum menerima surat resmi terkait pengunduran diri para bawahannya tersebut. Meski demikian, dia menegaskan tidak akan menghalangi keputusan para pejabat tersebut jika memang merasa tidak mampu lagi mengemban tanggung jawab.
“Saya belum menerima permohonannya. Nanti kalau sudah terima, akan saya pelajari. Namun, secara prinsip, itu adalah hak mereka jika merasa tidak sanggup mengikuti dinamika kedinasan,” ujar Saipullah Nasution saat memberikan keterangan kepada awak media usai rapat paripurna.
Di luar persoalan birokrasi, Saipullah memaparkan potret buram infrastruktur jalan di Kabupaten Madina yang masih menjadi pekerjaan rumah besar. Dari total 1.800 kilometer jalan kabupaten, hanya sekitar 600 kilometer atau sepertiga bagian yang berada dalam kondisi baik. Kondisi ini pun diakui sebagai tantangan terbesar dalam sisa masa jabatannya untuk mendukung akses ekonomi dan sosial masyarakat.
Saipullah menjelaskan perbaikan infrastruktur merupakan prioritas utama demi menjamin kelancaran akses pendidikan hingga kesehatan. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah sedang berupaya keras menjemput anggaran dari pusat karena keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Ini menjadi tantangan kedepan. Bagaimana kita mencari peluang sebesar-besarnya untuk meningkatkan infrastruktur, karena jalan yang baik akan melancarkan akses ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan masyarakat,” tutur Saipullah.
Selain fokus pada jalan, Pemkab Madina juga tengah mengusulkan perbaikan masif untuk gedung sekolah, Puskesmas, hingga jaringan irigasi yang terdampak bencana alam. Di sektor ekonomi kerakyatan, pemerintah daerah juga mengusulkan 34 titik Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) baru ke Kementerian ESDM untuk menggantikan enam titik WPR lama yang telah rusak dan tidak layak operasi.
Melalui percepatan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Saipullah optimistis aktivitas ekonomi warga dapat berjalan legal tanpa melanggar hukum. Saat ini, pemerintah daerah tengah menunggu penyelesaian kajian Amdal dan rencana kerja pasca-tambang sebelum izin resmi tersebut diterbitkan oleh otoritas terkait. (RN-03)
- Penulis: RN-03
