POLIRAN, Strategi Polri Buka Akses Kerja bagi Korban PHK dan Disabilitas
- calendar_month 10 menit yang lalu
- print Cetak

Polri menggandeng dunia usaha melalui program POLIRAN untuk membuka lapangan kerja bagi korban PHK, penyandang disabilitas, dan pengangguran usia muda. (Dok. Humas Polri)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, ReportaseNews – Polri menggandeng dunia usaha, pemerintah daerah, dan lembaga pelatihan kerja untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat melalui program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN). Program ini memprioritaskan korban pemutusan hubungan kerja (PHK), penyandang disabilitas, serta kelompok usia muda yang belum mendapatkan pekerjaan.
Berbeda dari pendekatan penanganan pengangguran pada umumnya, POLIRAN mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas hingga tingkat desa dan kelurahan. Personel kepolisian ditugaskan mendata warga yang belum bekerja, memetakan keterampilan, sekaligus menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.
Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat (Dirbinpotmas) Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Rudy Safirudin mengatakan, keterlibatan Polri dalam program tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah mengatasi persoalan ketenagakerjaan.
“Polri hadir sebagai fasilitator. Kami membantu mempertemukan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri dalam membantu menyelesaikan persoalan masyarakat,” kata Rudy, Rabu (18/11/2026).
Menurut Rudy, persoalan pengangguran membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pasalnya, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia masih mencapai sekitar 7,3 juta orang, ditambah sekitar 12,8 juta orang yang masuk kategori setengah pengangguran.
Program POLIRAN yang merupakan inisiatif Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto tersebut dilaksanakan melalui Korbinmas Baharkam Polri dengan melibatkan pemerintah daerah, Dinas Tenaga Kerja, Balai Latihan Kerja (BLK), lembaga pelatihan kerja, serta perusahaan.
Melalui program ini, Bhabinkamtibmas menjadi penghubung antara kebutuhan masyarakat dan peluang kerja yang tersedia. Warga yang belum memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri akan diarahkan mengikuti pelatihan di BLK maupun lembaga pelatihan kerja.
Polri juga membantu mempermudah pelayanan administrasi pendukung, termasuk pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
“Kita ingin Bhabinkamtibmas mengetahui siapa saja masyarakat di wilayahnya yang belum bekerja, apa keahliannya, dan peluang pekerjaan apa yang tersedia. Dengan begitu, bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Selain mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, POLIRAN juga diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja yang inklusif. Polri mendorong perusahaan memberikan akses kepada penyandang disabilitas sesuai kompetensi dan kebutuhan pekerjaan.
Perhatian serupa diberikan kepada korban PHK yang kehilangan sumber penghasilan agar dapat kembali memasuki pasar kerja.
Pelaksanaan POLIRAN juga disesuaikan dengan potensi ekonomi masing-masing daerah. Di Jawa Barat, program diarahkan pada penyerapan tenaga kerja secara luas.
Sementara di Jawa Tengah, pemberdayaan masyarakat dikaitkan dengan upaya pencegahan kerawanan sosial.
Di Jawa Timur, program dikembangkan melalui sektor ketahanan pangan. Adapun di Bali, POLIRAN menyasar sektor pariwisata, sedangkan di Batam dan Kepulauan Riau diarahkan pada peluang kerja di sektor maritim dan kawasan industri.
“Potensi setiap daerah berbeda. Karena itu, POLIRAN harus menyesuaikan kebutuhan wilayah dan dunia usaha. Tujuannya agar masyarakat tidak hanya mendapatkan pelatihan, tetapi juga memiliki peluang nyata untuk bekerja,” jelas Rudy.
Untuk menjaga transparansi, Polri juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program guna mencegah praktik percaloan, pungutan liar, maupun penyalahgunaan informasi lowongan kerja.
Rudy menegaskan, masyarakat pencari kerja harus terlindungi dari pihak-pihak yang memanfaatkan kebutuhan pekerjaan untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Ia menambahkan, keberhasilan POLIRAN tidak semata-mata diukur dari jumlah peserta bursa kerja atau banyaknya lowongan yang tersedia. Indikator utamanya adalah jumlah masyarakat yang benar-benar berhasil mendapatkan pekerjaan serta keberlanjutan penempatan tersebut.
Pemantauan dilakukan melalui sistem pendataan pencari kerja dan penempatan tenaga kerja, yang selanjutnya dievaluasi secara berkala oleh jajaran kepolisian di daerah.
“Jangan sampai program ini berhenti pada kegiatan seremonial. Yang harus kita pastikan adalah berapa masyarakat yang benar-benar mendapatkan pekerjaan dan bagaimana keberlanjutannya. Itu ukuran keberhasilan POLIRAN,” tegas Rudy.
Dengan pendekatan berbasis wilayah dan kolaborasi bersama dunia usaha, POLIRAN diharapkan dapat membuka akses kerja lebih luas sekaligus membantu masyarakat yang terdampak persoalan ketenagakerjaan untuk kembali memperoleh penghasilan.
(RN-07)
- Penulis: Tama



Saat ini belum ada komentar