Pontianak, reportasenews.com – Hari ini, Komisi Pemilihan umum kota Pontianak memulai pendistribusian logistik pemilu serentak 2018, Senin (25/6) pukul 07.30 WIB.
Pendistribusian difokuskan di 6 kecamatan dan 29 desa atau kelurahan di kota Pontianak. Sementara untuk 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat, pendistribusian logistik telah dilakukan sejak 19 Juni 2018.
Pendistribusian dikawal ketat aparat TNI/Polri dan petugas pengawas pemilu.
“Sampai hari ini, informasi dari kawan-kawan pendistribusian logistik pemilu tidak ada kendala, semua logistik pemilu telah sampai di kecamatan untuk selanjutnya didistribusikan ke sejumlah desa hingga TPS. Artinya kawan-kawan sudah memiliki pengalaman sendiri dan tahu persis kondisi lapangan,” kata ketua KPU Kalimantan Barat, Ramdan, kepada reportasenews.com.
Ramdan meminta semua petugas di lapangan termasuk KPUD memiliki jadwal sendiri untuk pendistribusian logistik pemilu selain acuan jadwal yang telah dibuat KPU nasional.
“Tentu pendistribusian ini melihat situasi dan kondisi dilapangan, dan geografis. Sampai saat ini sudah enam daerah yang sudah selesai mendistribusikan logistiknya, dan dilanjutkan didaerah lainya agar pelaksanaan sesuai jadwal,” jelasnya.
Sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Barat, mengawasi masa tenang sejak tanggal 24 Juni 2018 agar tidak ditemukannya pelanggaran oleh pasangan calon yang menjadi peserta Pilkada serentak 2018.
“Kami sudah melakukan langkah strategis pengawasan pemilu di tingkat kabupaten/kota di jajaran kami ditingkat kecamatan dan pengawas TPS, satu hari sebelum pemungutan kita sudah ada di TPS,” jelas Ketua Bawaslu Kalimantan Barat, Ruhermansyah.
Pengawas ini dilakukan secara partisipatif dengan dibentuknya satuan tugas oleh masyarakat termasuk patroli agar masa tenang tidak ada lagi kampanye, termasuk pengawasan terhadap intimidasi pemilih serta politik uang.
“Kami sangat berharap adanya informasi masyarakat, karena kami tidak bisa bekerja sendiri, dan kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut apabila ada temuan atau laporan,” ujarnya.
Kalimantan barat masuk daerah tinggi konflik ketiga pilkada serentak 2018, termasuk Papua dan Maluku.
“Ini early warning bagi jajaran Panwas pemilu, tentu kami minta semua pihak untuk sama-sama menjaga kedamaian dan keamanan selama Pilkada serentak di Kalimantan Barat,” tegasnya.
Bawaslu tentu tetap melakukan pencegahan, agar kerawanan ini tidak tinggi. Masuknya Kalimantan Barat termasuk daerah rawan tiga karena berdasarkan hasil riset pemilu yang telah digelar sebelumnya.
“Ada tiga dimensi yang menjadi pengawasan. Tiga dimensi ini adalah dimensi peserta pemilu, dimensi penyelenggara, dan dimensi partisipatif,” terangnya.
Rawan konflik ketiga Kalimantan Barat, menurut Ruhermansyah adalah sifatnya dinamis. Tentu upaya dan starteginya, adalah pengawasan yang ketat seperti pengawasan preventif dan represif dengan memberikan Pendidikan pengawasan pemilu, dan sosialisasi yang harus hadir langsung agar tidak ada niat dan kesempatan pelanggaran pemilu dengan penegakan yang tepat dan pengawasan melekat. (das)
