Situbondo,reportasenews.com -Perjuangan dan usaha Kabupaten Situbondo menjadi kota ramah disabilitas kini telah berhasil. Terbukti, dengan diterimanya penghargaan Good Practices Awards (OS Ayo Inklusif 2018) oleh Bupati Situbondo Dadang Wigiarto, dalam acara Penganugerahan Otonomi Awards (OA) dan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik) Provinsi Jawa Timur (Jatim) 2018.
Penghargaan sebagai Kota Inklusi itu diberikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Soekarwo kepada Bupati Situbondo Dadang Wigiarto, dengan disaksikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mengri) Tjahjo Kumolo di Shangri-La Hotel Surabaya, Jawa Timur, Senin (22/10/2018) malam.
Usai menerima penghargaan yang diberikan oleh Gubernur Jatim Soekarwo, Bupati Situbondo Dadang Wigiarto mengatakan, penghargaan ini merupakan kebanggan tersendiri. Sebab, Pemkab Situbondo mulai berinovasi menuju Situbondo Inklusi Terintegrasi (SINERGI) itu, dimulai sejak sebelum tahun 2014 yang lalu.”Jadi penghargaan Kota Inklusi melalui proses yang sangat panjang,”kata Bupati Dadang Wigiarto, Selasa (23/10/2018).
Menurutnya, untuk mewujudkan Situbondo sebagai kota inklusi ini, setelah Pemkab Situbondo melalui perjalanan dan usaha yang tidak mudah. Dahulu situasi kelompok difabel masih dianggap tabu dan tersingkirkan. “Bahkan hampir semua anggota dan warga di sekitar Puskesmas tidak memiliki pengetahuan tentang warga difabel. Hanya ada dua Sekolah Luar Biasa (SLB) untuk difabel yaitu di Kecamatan Kota dan Besuki. Itupun masih belum representatif,” jelas Bupati.
Namun, sejak tahun 2014 kelompok Persatuan Penyandang Disabilitas (PPDI) aktif bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Situbondo. Hingga akhirnya Bupati Situbondo berinovasi dengan mencanangkan Situbondo Inklusi Terintegrasi (SINERGI). Inovasi ini menggabungkan berbagai stakeholder pemerintah dan masyarakat untuk menuju Situbondo ramah difabel. “Karena aksesibilitas warga difabel bukan urusan satu-dua dinas saja, melainkan seluruh dinas. Karena pelayanan publik kaum difabel sama dengan warga non difabel lainnya. Mulai dari layanan dasar hingga pemberdayaan dan pemenuhan hak-haknya,” terang Bupati.
Inovasi tersebut tidak berhenti mengajak para stakeholder di lingkungan pemerintah saja, namun juga menyasar kepada desa dan masyarakat. Pemkab Situbondo menggandeng DPC PPDI untuk terlibat langsung dalam setiap programnya. “Tidak hanya itu saja, kami juga mengajak seluruh masyarakat dan dunia usaha untuk menciptakan suasana lingkungan yang kondusif bagi kaum difabel melalui surat edaran Bupati,” kata Bupati.
Bupati Dadang Wigiarto menambahkan terlihat perubahan signifikan dalam kurun waktu empat tahun. Tempat-tempat umum kini memiliki fasilitas untuk kaum difabel. Dalam bidang pendidikan ada sekitar 50 sekolah inklusi yang terdiri dari 1 TK, 21 SD, 28 SMP yang tersebar di 17 kecamatan. Sedangkan untuk bidang kesehatan, seluruh Puskesmas telah memiliki layanan khusus difabel. “Bahkan Rumah Pemulihan Gizi (RPG) Dinas Kesehatan aktif melakukan deteksi dini kehamilan sebagai pelayanan preventif dan kuratif untuk bayi kurang gizi, sehingga tidak terjadi disabilitas permanen,”imbuhnya.
Bupati Dadang menambahkan, hal terpenting lagi yakni data warga difabel juga terintegrasi dalam Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP). Ada 3.594 data lengkap warga difabel berupa nama, alamat, kondisi disabilitas hingga persebarannya pada 17 kecamatan di Kabupaten Situbondo. Perhitungan ini memudahkan pemerintah dalam melakukan pemetaan dan intervensi kebijakan. “Perda diabilitas sudah lahir dengan nomor 03/2018 tentang perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dan saat ini sedang digodok regulasi turunannya,”pungkasnya.(fat)
