BLBI Menjadi “Komuditas Politik” 5 Tahunan, Andri Tedjadharma : Jangan Ada Intervensi dalam Penegakan Hukum
- calendar_month 0 menit yang lalu
- print Cetak

Andri Tedjadarma saat bertemu Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengadukan persoalan ketidakadilan yang dialaminya sebagai warga negara.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, ReportaseNews – Perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) masih menyisakan tanda tanya besar. Hampir tiga dekade setelah krisis moneter 1998, sengketa Bank Centris Internasional (BCI) masih berkutat pada satu pertanyaan mendasar: benarkah bank tersebut menerima dana BLBI sehingga layak dibebani kewajiban pembayaran kepada negara atau justru ada pihak lain yang merampok dana tersebut?
Hingga saat ini Kementrian Keuangan sebagai kepanjangan tangan pemerintah tidak pernah bisa membuktikan Bank Centris menerima dana BLBI. Permintaan Andri tedjadharma, sebagai salah satu pemegang saham terhadap rekening koran Bank Centris untuk membuktikan benarkah pihaknya berhutang tidak pernah mendapat tanggapan baik dari Bank Indonesia maupun Kementrian Keuangan padahal seluruh dokumen mereka kuasai pasca pembekuan pada 4 april 1998 silam.
Kemudian sejak dibentuknya Satgas BLBI yang diketuai Rionald Silaban yang sekaligus menjabat sebagai direktur Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) merangkap Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), kini seluruh aset pribadi Andri Tedjadharma disita oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasar Salinan Putusan Mahkamah Agung 1688K/Pdt/2003 yang anehnya tidak diakui oleh Bagir Manan yang namanya tercantum dalam Salinan putusan tersebut sebagai Ketua Majelis Hakim.
Kuasa hukum Andri Tedjadharma, Edi Winarto, S.H., M.H., dalam gugatannya terhadap penyitaan mengajukan serangkaian dokumen untuk menguji konstruksi penagihan utang yang selama ini dikaitkan dengan Bank Centris.
“Persoalannya bukan sekadar angka tagihan. Ada tujuh simpul persoalan yang dipersoalkan: aliran dana, penggunaan akta, pengalihan kewajiban, dasar penagihan, keberadaan putusan Mahkamah Agung, hingga legalitas penyitaan dan lelang aset”, ujar Edo, nama sapaan Edi Winarto.
Pertanyaannya ke mana uang BLBI itu mengalir?
Penggugat bisa membuktikan Bank Centris Internasional tidak pernah menerima dana dari Bank Indonesia sebagaimana yang dituduhkan. Bukti tersebut berdasarkan audit BPK terhadap Centris International Bank (CIB) di bank Indonesia tahun 2002, meliputi rekening koran, dokumen Lalu Lintas Giro (LLG), mutasi rekening, kronologi transaksi, serta surat Bank Indonesia mengenai Surat Berharga Pasar Uang Khusus (SBPUK).
Menurutnya dokumen transaksi merupakan kunci untuk membongkar persoalan ini. Sebab, dalam perkara keuangan, sebuah kewajiban semestinya dapat ditelusuri dari transaksi yang konkret: siapa penerima dana, berapa jumlahnya, kapan uang ditransfer, dan melalui rekening mana. Tanpa penelusuran tersebut, penetapan kewajiban berisiko berhenti pada konstruksi administratif yang belum tentu mencerminkan fakta transaksi.
Selanjutnya berkaitan dengan Akta Nomor 75 dan Akta Nomor 46. Kedua dokumen tersebut, menurut argumentasi penggugat, tidak dapat begitu saja ditafsirkan sebagai instrumen penggelapan dana BLBI. Penggugat mengajukan kronologi hubungan Bank Indonesia dengan Bank Centris, dokumen BLBI CIB, kedua akta tersebut, surat Bank Indonesia mengenai SBPUK, serta mutasi dan rekening koran. Di sinilah pentingnya pembuktian dokumen. Sebuah akta tidak semestinya diperlakukan sebagai kesimpulan hukum tanpa pemeriksaan terhadap isi, konteks, dan hubungan hukumnya.
Persoalan mendasar adalah proses peralihan kewajiban dari CIB menjadi kewajiban BCI melalui Akta Nomor 39. Apa dasar hukum pengalihan tersebut? Apakah terdapat transaksi yang membuktikan perpindahan kewajiban? Dan apakah BCI secara sah dapat diminta bertanggung jawab atas kewajiban yang sebelumnya dikaitkan dengan CIB? Untuk menjawabnya, penggugat mengajukan kronologi BLBI CIB, surat Bank Indonesia terkait SBPUK, rekening koran CIB, dan dokumen mutasi rekening.
Pertanyaan itu penting karena pengalihan kewajiban bukan perkara sederhana. Harus ada hubungan hukum, persetujuan atau dasar pengalihan yang relevan, serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Tagihan Rp897 miliar dan dokumen yang dipertanyakan menyangkut Surat Nomor 589, SK Nomor 49, dan Surat Paksa Nomor 216. Penggugat mempersoalkan dasar penerbitan dokumen-dokumen tersebut.
Salah satu rujukan yang diajukan adalah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap BPPN terkait PKPS tahun 2006, khususnya dokumen Nomor 34. Menurut pihak penggugat, dokumen audit tersebut tidak menyatakan Andri Tedjadharma sebagai penanggung utang kepada negara sebesar Rp897 miliar. Jika demikian, dari mana dasar penetapan tanggung jawab tersebut berasal?
Pertanyaan ini menjadi penting karena penagihan utang negara harus memiliki dasar yang terang. Identitas penanggung utang, asal kewajiban, besaran tagihan, dan hubungan hukum yang mendasarinya harus dapat dibuktikan.
Salah satu bagian paling sensitif dalam gugatan adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688. Penggugat mempertanyakan keberadaan dan status administrasi putusan tersebut. Mereka mengklaim putusan itu tidak ditemukan dalam sistem pencatatan Mahkamah Agung. Untuk mendukung dalilnya, diajukan tiga surat dari Mahkamah Agung, sejumlah dokumen yang dianggap menunjukkan kejanggalan, serta konfirmasi Bagir Manan.
Klaim tersebut tentu membutuhkan pemeriksaan dan verifikasi resmi. Namun, pertanyaan hukumnya tidak bisa dianggap ringan. Jika sebuah putusan dijadikan dasar tindakan hukum yang berdampak pada hak kepemilikan seseorang, autentisitas dan status administrasinya harus dapat dipastikan.
“Sebuah putusan pengadilan bukan sekadar nomor dalam dokumen. Ia harus memiliki keberadaan dan kekuatan hukum yang dapat diverifikasi. Penyitaan dan lelang justru berdasarkan pada dua dokumen yang masih dipersoalkan, yakni Putusan MA Nomor 1688 dan Surat Paksa Nomor 216” Lanjut Edo.
Menurutnya, jika dasar hukumnya terbukti masih ada persoalan, konsekuensi terhadap tindakan hukum yang mengikutinya tentu menjadi persoalan yang harus diperiksa pengadilan. Dalam gugatan ini, penyitaan dan lelang didalilkan sebagai bagian dari rangkaian perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak penggugat.
Semua argumentasi diatas bermuara pada satu kesimpulan yang ingin dibuktikan pihak penggugat: Bank Centris Indonesia tidak pernah menerima SBPUK maupun dana dari Bank Indonesia sebagaimana yang dituduhkan. Karena itu, mereka menolak penetapan BCI sebagai obligor BLBI dan pembebanan kewajiban pembayaran yang menurut mereka tidak memiliki dasar transaksi yang memadai.
Sementara Andri Tedjadharma juga mempersoalkan penetapan dirinya sebagai penanggung utang adalah tuduhan yang merugikan nama baik dan kehormatannya. Menurutnya ini bukan lagi sekadar urusan penagihan utang masa lalu. Ini menyangkut kepastian hukum, akuntabilitas administrasi negara, dan perlindungan hak kepemilikan warga negara.
Pada akhirnya, pengadilan harus bisa mengadili dengan bukti-bukti jika BCI benar menerima dana BLBI, di mana bukti transaksi dan aliran uangnya? Jika kewajiban CIB dialihkan kepada BCI, apa dasar hukum dan dokumen yang membenarkan peralihan tersebut? Kemudian jika penyitaan dan lelang dilakukan atas dasar putusan serta surat paksa, apakah seluruh dokumen itu autentik dan sah secara hukum?
Dalam perkara sebesar BLBI, angka tagihan tidak boleh berdiri sendiri. Harus ada jejak uang, dasar utang, dan legitimasi hukum. Sebab, negara memang berhak menagih kewajiban yang sah. Tetapi negara juga berkewajiban membuktikan bahwa kewajiban itu benar-benar ada. Dalam negara hukum, utang tidak lahir dari tuduhan. Ia harus dibuktikan. Dan penyitaan tidak boleh mendahului kepastian hukum.
“Demi kebenaran dan keadilan bagi masyarakat dan negara, tidak boleh ada intervensi dalam penegakan hukum”, harap Andri.
Sebelumnya, pada tahun 2000 Badan Penyehatan Perbankkan Nasional (BPPN) menggugat Bank Centris di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Dalam persidangan, Hakim Ketua Majelis H. Soedarto, SH menolak gugatan penggugat dan memenangkan Bank Centris perkara no 350/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel. Upaya banding BPPN di Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta kembali ditolak karena gugatannya dianggap terlalu prematur dan diputuskan N-O.
BPPN kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terhadap putusan 554/Pdt/2001/PT.DKI , namun putusan kasasi tidak pernah ada selama hampir 20 tahun. Kemudian setelah dibentuk Satgas BLBI pada 2021, Salinan Putusan kasasi terbit dan disampaikan ke para pihak yang berperkara.
Terhadap Salinan putusan kasasi yang janggal tersebut, Mahkamah Agung melalui surat resminya no 707/PAN.2 SK/Perd/2023 menyatakan tidak pernah menerima permohonan kasasi yang dimohonkan BPPN dalam perkara melawan Bank Centris Internasional.
Saat ini Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta menggunakan Salinan putusan kasasi yang sarat kejanggalan tersebut untuk melakukan penyitaan dan pelelangan aset-aset pribadi Andri Tedjadharma.(Dik/RN-04)
- Penulis: Didik




Saat ini belum ada komentar