Enam Bulan Ini KPK Gelar 15 Kali OTT, Terbaru Bupati Langkat
- calendar_month Jumat, 3 Jul 2026
- print Cetak
Ilustrasi OTT. (Foto: Istimewa)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, ReportaseNews — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggebrak lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT) ke-15 sepanjang semester pertama tahun 2026 dengan meringkus Bupati Langkat. Hal ini mempertegas tren peningkatan intensitas penindakan senyap oleh lembaga antirasuah, yang mencatatkan rata-rata hampir tiga operasi penangkapan setiap bulan sejak awal tahun.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mebenarkan penangkapan kepala daerah di Sumatera Utara tersebut. “Benar,” ujar katanya kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat (3/7/2026).
Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), lembaga antirasuah tersebut memiliki waktu 1×24 jam untuk memeriksa dan menentukan status hukum pihak-pihak yang terjaring dalam operasi tersebut.
BACA JUGA: – Bupati Langkat dan Mantan Anggota DPRD Dikabarkan Terjaring OTT KPK
Tingginya frekuensi OTT dalam enam bulan ini menunjukkan peta sebaran korupsi yang masif di berbagai sektor, mulai dari lingkungan kementerian, penegak hukum, hingga jajaran kepala daerah.
Berdasarkan data penindakan sejak Januari, KPK membuka tahun dengan menangkap delapan orang terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara, yang kemudian disusul penangkapan Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo pada bulan yang sama.
Memasuki bulan Februari, ketegasan KPK menyasar internal kementerian dan korps hakim melalui penangkapan Kepala KPP Madya Banjarmasin, Kepala Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat Rizal, hingga Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta bersama Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan.
Bahkan, momentum bulan suci Ramadan pada Maret tidak mengendurkan ritme penindakan. KPK berturut-turut menjaring tiga kepala daerah sekaligus dalam operasi terpisah, yakni Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.
Meskipun sempat mengalami masa tenang tanpa penindakan pada bulan Mei pasca-penangkapan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo pada bulan April, eskalasi OTT kembali memuncak sepanjang Juni hingga awal Juli ini.
Serangkaian operasi beruntun memaksa sejumlah pejabat tinggi menyerahkan diri, termasuk Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim serta Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby.
Di sisi lain, KPK juga menyeret Bupati Muara Enim Edison dan ASN Badan Pemeriksa Keuangan RI ke dalam pusaran ruang pemeriksaan, sebelum akhirnya menutup paruh pertama tahun ini dengan menciduk Bupati Langkat. (RN-03)
- Penulis: RN-03
