Pontianak, reportasenews.com – Debat pilkada Kalimantan Barat tahap akhir yang digelar, Kamis (21/6) malam, di Ballroom Hotel Aston, Pontianak masih berkutat dengan isu pemekaran wilayah Kalimantan Barat menjadi dua provinsi. Isu ini menjadi penting bagi tiga paslon karena dengan pemekaran wilayah, percepatan pembangunan Kalimantan Barat dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) hanya 5,2 triliun dapat diwujudkan untuk memperpendek rentang kendali pemerintah.
Debat putaran akhir pilkada Kalbar 2018 ini, diikuti tiga paslon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan barat. Paslon nomor urut satu adalah Milton Crosby – Boyman Harun yang diusung partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional. Paslon Nomor urut dua adalah Karolin Margaret Natasa – Suryadman Gidot yang diusung PDI-P dan Partai Demokrat, PKPI. Dan pasangan nomor urut 3, Sutarmidji – Ria Norsan yang diusung partai Golkar, PKS dan PPP.
Ratusan pendukung tiga paslon terlibat perang yel-yel yang mebuat suasana debat riuh sejak pukul 16.00 WIB yang disiarkan secara langsung TVRI nasional. Namun debat yang dipandu dua moderator ini berlangsung aman dan lancar sesuai jadwal.
Ratusan aparat kepolisian dan TNI, berjaga mengamankan debat putaran akhir ini agar tidak menimbulkan gesekan fisik antar pendukung.
Debat publik putaran akhir ini bertema Politik, hokum, pemerintah yang berkualitas dan pertumbuhan ekonomi.
Debat putaran akhir ini diawali penyampaian visi dan misi yang dilakukan secara bergilir oleh tiga paslon.
Isu pemekaran wilayah kembali mencuat dalam debat putaran akhir yang menjadi andalan tiga paslon untuk menarik simpati pemilih.
Selain itu, persoalan lain adalah tinggimya angka kemiskinan dan angka pengangguran di Kalimantan Barat yang mencapai 100 ribu jiwa juga menjadi sorotan.
Persoalan yang tak kalah penting menjadi sorotan adalah tingkat Pendidikan, angka kriminalitas, penyelundupan dan penyalahgunaan narkoba, korupsi dan perdagangan orang yang masih tinggi.
“Di Kalimantan Barat tercatat pada tahun 2015 ada 34 kasus korupsi, di tahun 2016 ada 104 kasus korupsi, di tahun 2018 ada 150 kasus korupsi. Peningkatan yang luar biasa. Perlu dicatat ini adalah data se Kalimantan Barat dari 14 kabupaten dan kota,” ungkap Karolin, paslon nomor urut 2 dalam debat Pilkada Kalbar putaran akhir malam tadi.
Solusi yang harus dilakukan, lanjut Karolin, adalah meneruskan apa yang sudah ada, dengan membuat e-planning, e-budgeting, e-government, e-prorekrutmen dan meningkatkan LHKPN serta remunerasi, tunjangan kinerja serta paling penting meningkatkan kerjasama dengan KPK untuk pendampingan dan pencegahan kasus korupsi.
“Dan kita juga mendorong pembuktian harta terbalik untuk Aparatur Sipil Negara yang menanggani anggaran dan mengurusi pemerintahan, sehingga kita memperkecil tawar menawar dan transaksi dan sebagainya dalam proses pemerintahan yang ada di Kalimantan Barat,” ucapnya.
pentingnya percepatan pembangunan kalimantan barat tak lepas upaya menarik investor dari luar, pembangunan manusia, sinergitas antar pemerintah pusat dengan daerah, pembangunan infrastruktur/ dan adanya kepastian hukum dan keamanan.
“Untuk ketaatan dan kesadaran hukum telah kita terapkan di masyarakat kota Pontianak dengan menerapkan aturan membuang sampah, serta menegakan peraturan daerah. Ada 1.400 orang ditilang membuang sampah sembarangan, dan sekarang yang ditilang tidak mencapai serratus, artinya masyarakat sudah memiliki kesadaran, bahkan satpol PP membuat lomba kampung aman, dan terus bersinergi dengan aparat kepolisian,” tegas Sutarmidji, paslon nomor urut 3.
Sementara paslon nomor urut satu, Milton Crosby menyoroti tingginya angka kemiskinan dan angka pengangguran di kalimantan barat yang tinggi mencapai 100.000 orang.
“Kita harus menata kembali ekonomi Kalimantan Barat, yang kreatif dan inovatif, ekonomi rakyat dan mengundang investor dengan jaminan keamanan dan kepastian hukum,” tegas milton.
Yang kedua, tambah Milton, untuk mempercepat pembangunan dan ketertinggalan kalimantan barat, maka tidak ada cara lain yakni memekarkan provinsi Kalimantan Barat menjadi dua provinsi yakni wilayah timur dan barat karena terlalu luasnya kalimantan barat satu sepertiga pulau jawa.
Usai debat yang saling serang adu program kerja, Tiga Paslon Gubernur dan Wakil gubernur berjabatan tangan dan menyatakan kesiapannya untuk menjadi pemenang dan menjadi kalah, dan mendukung yang menang dan siap menerima kekalahan dengan lapang dada serta tidak menimbulkan gesekan antar pendukung, saling merangkul untuk menciptakan pesta demokrasi yang berkualitas serta aman dan damai. (das)
