Gresik, reportasenews.com – Seruan people power meruap usai pemilu. Tuduhan bahwa ada kecurangan dan penyelenggara Pemilu 2019 yang tak profesional digaungkan sebagai landasan people power itu.
Seruan people power itu bergaung di media massa dan bertambah ramai di media sosial. Dikhawatirkan, masyarakat yang tak paham penyelesaian sengketa pemilu secara konstitusional terbawa arus dan turut menjadi bagian people power ini.
Sebab itu,  Ormas Pemuda Pancasila Gresik, Jawa Timur menggaungkan rekonsililiasi usai Pemilu dan menolak people power. Seruan people power bukan langkah bijaksana dan tak konstitusional untuk penyelesaian sengketa Pemilu.
Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Gresik,  H. Sarjono meminta agar masyarakat mengabaikan atau menolak people power tersebut. Sebaliknya, ia meminta agar masyarakat bersatu usai pemilu.
Sarjono menilai, wacana people power itu hanya dibesar-besarkan lewat media dan media sosial. Hanya sebagian kecil ormas atau kelompok kecil yang mengatasnamakan Ormas yang menyerukan people power. “Jadi kesannya wacana people power itu besar sekali,” katanya,  Sabtu (19/5/2019)
Namun, tak urung pihaknya khawatir ada sebagian masyarakat yang terbawa arus dan akhirnya larut dalam gerakan people power. Pasalnya, seruan people power itu dilakukan terus menerus di berbagai media massa dan ramai di media sosial.
Ormas Pemuda Pancasila di Gresik berkomitmen untuk menolak people power dan mengajak masyarakat untuk rekonsiliasi usai pemilu.
“Diharapkan masyarakat tidak terbawa arus dan mengabaikan isu tersebut, namun kami dari Ormas Pemuda Pancasila tetap waspada,” tandasnya serius.
Pihaknya juga meminta masyarakat dan khusususnya anggota Ormas Pemuda Pancasila untuk tetap tenang menanggapi seruan people power ini. Dia juga mengimbau masyarakat tetap bersatu.
“Insya Allah Kabupaten Gresik damai, Ormas kami siap untuk memberikan pencerahan kepada rekan-rekan kami dan masyarakat Kabupaten Gresik,” tegasnya.
Selain itu, Pemuda Pancasila juga mendorong rekonsiliasi untuk masyarakat yang sebelumnya terbelah di kubu-kubu beda pilihan. Segala sengketa diselesikan secara hukum lewat Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kami tegaskan bahwa Pemuda Pancasila adalah Ormas yang mendukung dan akan mengawal proses demokrasi yang konstitusional,” pungkasnya. (dik)