Wacana “War Ticket” Haji Dikritik DPR, Jangan Rugikan Antrean Jemaah
- calendar_month 0 menit yang lalu
- print Cetak
Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania, mengkritik wacana war ticket haji dan meminta pemerintah tidak mengorbankan jemaah yang telah mengantre puluhan tahun. (Foto: ReportaseNews/Dic)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Probolinggo, ReportaseNews – Wacana penerapan sistem “war ticket” dalam pemberangkatan ibadah haji menuai sorotan dari parlemen. Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak merugikan jemaah yang telah menunggu giliran selama puluhan tahun.
Pernyataan itu disampaikan Dini saat menghadiri agenda silaturahmi Partai NasDem di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu (11/4/2026). Ia menilai gagasan tersebut muncul tanpa penjelasan komprehensif terkait skema dan mekanisme pelaksanaannya.
Sebagai mitra kerja pemerintah, Komisi VIII DPR RI berencana meminta klarifikasi langsung kepada kementerian terkait. Langkah itu dilakukan untuk memastikan kebijakan baru tidak menimbulkan polemik di tengah panjangnya daftar tunggu calon jemaah haji.
”Secara pribadi, saya menilai kebijakan ini tidak adil bagi jemaah yang sudah mengantre sangat lama. Saat ini ada sekitar 5,2 juta jemaah dalam daftar tunggu dengan rata-rata masa tunggu mencapai 26 tahun,” ujar Dini kepada wartawan, Sabtu (11/4/2026).
Menurut dia, pemerintah harus menjamin hak jemaah yang telah masuk daftar keberangkatan tidak terganggu oleh skema baru. Ia menekankan bahwa prinsip keadilan harus menjadi pertimbangan utama sebelum kebijakan diterapkan.
Dini juga menegaskan bahwa penerapan sistem baru hanya dapat dipertimbangkan apabila diiringi tambahan kuota haji. Tanpa penambahan kuota, kebijakan tersebut berpotensi menggeser antrean reguler yang telah berjalan lama.
”Harapannya, jika sistem war ticket ini tetap ingin diterapkan, pemerintah harus memastikan adanya tambahan kuota dari Arab Saudi,” katanya.
”Jangan sampai sistem ini justru menggeser atau mengganggu antrean reguler yang sudah ada sejak lama,” imbuhnya.
Wacana “war ticket” haji belakangan menjadi perbincangan publik karena dinilai berpotensi mengubah mekanisme antrean keberangkatan. Pemerintah diminta membuka detail kebijakan agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan calon jemaah. (Dic)
- Penulis: Dic
- Editor: Ullifna Tamama
Saat ini belum ada komentar