15 Ribu Anak Tak Sekolah, Dindik Banyumas Jemput Bola
- calendar_month Jumat, 10 Apr 2026
- print Cetak
Pemkab Banyumas menargetkan penanganan 15 ribu anak tidak sekolah melalui strategi jemput bola, verifikasi data lapangan, serta penguatan PKBM dan kelas jarak jauh. (Ist)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Banyumas, ReportaseNews — Pemerintah Kabupaten Banyumas mempercepat penanganan anak tidak sekolah (ATS) yang jumlahnya mencapai sekitar 15 ribu anak. Upaya ini menjadi bagian dari prioritas program “Pasti Sekolah” yang digulirkan pemerintah daerah.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Amrin Ma’aruf, mengatakan data awal tersebut bersumber dari Dapodik dan masih memerlukan verifikasi di lapangan. Tim khusus pun dibentuk hingga tingkat kecamatan untuk memastikan validitas jumlah ATS.
“Data awal memang sekitar 15 ribu, tapi setelah diverifikasi, jumlah riil bisa berbeda. Contohnya di Kecamatan Tambak, dari sekitar 400 data ATS, ternyata yang benar-benar tidak sekolah hanya sekitar 170 anak,” kata Amrin, Jumat (10/4/2026).
Verifikasi lapangan menunjukkan beberapa wilayah memiliki konsentrasi ATS cukup tinggi. Salah satunya Desa Watuagung dengan jumlah sekitar 120 anak. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Dinas Pendidikan menggandeng lembaga pendidikan non-formal dan sekolah swasta sebagai alternatif layanan belajar.
Pendekatan yang diterapkan juga tidak lagi menunggu siswa datang ke sekolah. Pemerintah daerah mengedepankan metode “jemput bola” dengan menghadirkan tutor atau guru langsung ke lokasi anak-anak yang kesulitan mengakses pendidikan.
“Permasalahan utama ATS itu jarak dan kondisi sosial ekonomi. Banyak anak lebih memilih membantu orang tua bekerja daripada sekolah. Maka solusinya, kita yang mendatangi mereka,” tegasnya.
Program tersebut mencakup berbagai model pembelajaran, seperti kelas jarak jauh, homeschooling, serta pendidikan kesetaraan melalui PKBM. Anak yang sempat berhenti sekolah diarahkan melanjutkan jenjang terakhir, sedangkan yang belum pernah bersekolah difasilitasi melalui pendidikan non-formal.
Selain itu, Dinas Pendidikan juga melibatkan aparat TNI dan kepolisian di tingkat kecamatan untuk membantu pendataan anak tidak sekolah, terutama di wilayah terpencil. Kolaborasi lintas sektor diharapkan mempercepat penanganan sekaligus memastikan tidak ada anak yang terlewat.
Perhatian serupa juga diberikan kepada warga binaan lembaga pemasyarakatan. Ketua Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan Jawa Tengah, Djoko Susanto, menilai pendidikan penting untuk mendukung proses pembinaan.
“Mereka ini sedang menghadapi masalah hukum, jadi perlu pendekatan motivasi dulu. Pendidikan menjadi bagian penting dari proses perbaikan diri mereka,” ujarnya.
Ke depan, pemerintah daerah berencana memperluas keberadaan PKBM di setiap kecamatan serta menambah tenaga tutor. Langkah ini dilakukan agar layanan pendidikan non-formal semakin mudah dijangkau masyarakat.
Amrin optimistis upaya tersebut dapat menekan angka ATS secara bertahap. Ia menegaskan seluruh anak tetap harus memperoleh akses pendidikan melalui jalur apa pun.
“Prinsipnya, semua anak harus punya ijazah. Apapun jalurnya, baik formal maupun non-formal, yang penting mereka tetap mendapatkan hak pendidikan,” pungkasnya. (Kus)
- Penulis: Kusworo
- Editor: Ullifna Tamama
