Pengadilan Tinggi Perkuat Vonis Pengawasan Kasus Pertalite Ilegal di Banyumas
- calendar_month 0 menit yang lalu
- print Cetak

Pengadilan Tinggi menguatkan vonis Ahmad Rizal Nabawi dalam kasus penyalahgunaan Pertalite. Terdakwa dijatuhi pidana penjara enam bulan dengan masa pengawasan satu tahun. (Kus)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Banyumas, ReportaseNews – Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Banyumas terhadap Ahmad Rizal Nabawi (22), terdakwa kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite. Dengan putusan banding tersebut, Ahmad tetap dijatuhi pidana penjara enam bulan dengan masa pengawasan selama satu tahun.
Putusan banding itu dibacakan pada Kamis (19/11/2026). Artinya, Pengadilan Tinggi tidak mengubah vonis yang sebelumnya dijatuhkan PN Banyumas pada 24 September 2026.
“Putusan banding ini disampaikan hari ini,” ungkap kuasa hukum terdakwa, Djoko Susanto, S.H.
Dengan dipertahankannya putusan tersebut, Ahmad tidak perlu menjalani hukuman penjara selama memenuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan majelis hakim selama masa pengawasan. Namun, apabila terbukti melanggar ketentuan tersebut, pidana penjara enam bulan dapat dilaksanakan.
Sebelumnya, PN Banyumas menjatuhkan vonis melalui mekanisme persidangan cepat. Putusan itu lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Daniel Widya Kurniawan, S.H., yang meminta terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama delapan bulan.
Dalam persidangan terungkap, Ahmad melakukan modifikasi tangki kendaraan untuk menampung Pertalite. Ia juga menggunakan tiga barcode kendaraan yang dibeli dari oknum petugas stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk mendapatkan BBM bersubsidi.
Tim penasihat hukum yang dipimpin Djoko Susanto sebelumnya mengajukan nota pembelaan atau pledoi setebal 11 halaman. Dalam pembelaannya, mereka meminta hakim mempertimbangkan penerapan sanksi non-kurungan dengan mengedepankan keadilan korektif dan pendekatan kemanusiaan, sejalan dengan semangat pembaruan hukum pidana.
Selain menjalani masa pengawasan selama satu tahun, Ahmad diwajibkan tidak mengulangi penyalahgunaan BBM bersubsidi, melakukan transaksi jual beli BBM secara ilegal, maupun melakukan tindak pidana lainnya.
Ketentuan lainnya, kendaraan yang telah dimodifikasi untuk mengangkut Pertalite harus dikembalikan ke kondisi semula sebagai kendaraan umum. Kendaraan tersebut juga wajib diserahkan kepada pemilik sahnya, yakni ayah kandung terdakwa, Poniran, yang sebelumnya dihadirkan sebagai saksi di persidangan.
Saat putusan PN Banyumas dibacakan, Ahmad sempat menyampaikan rasa haru dan terima kasih kepada tim penasihat hukumnya. Ia juga menyatakan kesanggupan untuk mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan majelis hakim.
Sementara itu, JPU Daniel Widya Kurniawan sebelumnya menyatakan masih pikir-pikir terhadap putusan PN Banyumas.
Dengan dikuatkannya putusan tingkat pertama, Ahmad kini tetap berkewajiban menjalankan seluruh ketentuan pidana pengawasan selama satu tahun. Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa keringanan berupa pidana pengawasan tetap disertai kewajiban dan konsekuensi hukum apabila terdakwa melanggar persyaratan yang telah ditetapkan.
(Kus)
- Penulis: Kus
- Editor: Tama




Saat ini belum ada komentar