Boros Anggaran Rp1 Triliun per Bulan, Pemerintah Buka Opsi Tutup SPPG
- calendar_month Jumat, 12 Jun 2026
- print Cetak
Ilustrasi dapur SPPG. (Foto: Indonesia.go.id)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, ReportaseNews – Pemerintah membuka opsi untuk menutup ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum program Makan Bergizi Gratis (MBG) demi menghentikan pemborosan anggaran yang mencapai Rp1 triliun setiap bulannya.
Langkah pemangkasan anggaran itu diambil setelah Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan adanya pembengkakan jumlah titik operasional dapur yang jauh melampaui target awal akibat adanya praktik jual-beli titik di lapangan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan, dari rencana awal pembangunan yang hanya mematok 21.000 titik SPPG, saat ini jumlahnya melonjak hingga 27.877 titik di seluruh Indonesia. Lonjakan 6.877 titik dapur di luar rencana ini dipicu oknum yang melakukan transaksi jual-beli izin operasional di luar kendali pemerintah.
Menurut Zulkifli Hasan, setiap titik dapur MBG menerima suntikan dana insentif operasional sebesar Rp6 juta per hari dari uang negara. Dengan adanya kelebihan ribuan titik itu, negara harus menanggung kerugian yang berpotensi mencapai Rp12 triliun dalam satu tahun jika tidak segera ditindak tegas.
“Terjadi jual-beli titik (SPPG) yang seharusnya rencana awal 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Kalau Rp6 juta satu hari, satu bulan ada pengeluaran lebih Rp1 triliun, pemborosan. Berarti kalau satu tahun berapa itu? Rp12 triliun. Ini yang perlu penataan agar bisa diperbaiki dan diselesaikan,” ujar Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026) kemarin.
Kondisi serupa juga terdeteksi di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Kuota awal yang dialokasikan 2.000 titik bertambah menjadi 8.617 titik.
Pemerintah kini memberikan tenggat waktu selama satu bulan kepada BGN dan kementerian terkait untuk mengaudit dan membersihkan tata kelola program prioritas ini dari indikasi penyimpangan.
Sementara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, penutupan dan pencabutan izin dapur-dapur MBG yang berlebih dan tidak efisien menjadi salah satu opsi yang sedang digodok dalam proses inventarisasi saat ini.
Kendati demikian, kata dia, pemerintah memastikan proses pembersihan dan penataan ulang ini tidak akan menghentikan atau mengganggu distribusi makanan bergizi bagi anak-anak dan masyarakat yang menjadi penerima manfaat sah di lapangan.
“Ya, pasti salah satu arahnya ke sana (tutup SPPG yang berlebih), tapi kan kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup atau tidak. Namanya sedang ditata kan dilihat, diinventarisir kondisinya seperti apa. Makanya yang pertama tentu tadi kita tekankan adalah yang sudah berjalan tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan, dan di situ pun juga catatan-catatan perbaikan itu terus tetap harus dilakukan,” kata Prasetyo Hadi. (RN-03)
- Penulis: RN-03
