Bupati Cilacap Rencanakan Uang Hasil Pemerasan untuk THR Forkopimda
- calendar_month 8 jam yang lalu
- print Cetak
Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman duduk di dalam mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (14/3/2026). (Foto: ANTARA/Indrianto Eko Suwarso)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, ReportaseNews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan rencana Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman menggunakan uang hasil pemerasan untuk membagikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk Kapolresta Cilacap, dengan nominal mencapai Rp100 juta per orang.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, besaran jatah THR tersebut bervariasi untuk setiap pejabat di lingkungan Forkopimda. Berdasarkan hasil penyidikan, uang yang telah disiapkan dalam enam tas hadiah tersebut rencananya didistribusikan dalam rentang nilai puluhan hingga ratusan juta rupiah.
“Ada yang Rp100 juta, Rp50 juta gitu ya. Jadi, masing-masing Forkopimda itu berbeda, bahkan ada juga yang Rp20 juta,” ujar Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir antara, Sabtu (14/3/2026) malam.
Asep mengatakan salah satu pihak yang masuk dalam daftar penerima dana tersebut adalah Kapolresta Cilacap Kombes Pol. Budi Adhy Buono. Kondisi inilah yang memicu tim penyidik KPK untuk memindahkan lokasi pemeriksaan para saksi dan tersangka ke wilayah Banyumas guna menjaga integritas proses hukum.
“Salah satu Forkopimda itu adalah Kapolres di situ. Makanya tidak dilakukan pemeriksaan di Polresta Cilacap untuk menghindari conflict of interest. Kami pun pindah ke Banyumas,” kata Asep menjelaskan alasan teknis kepindahan lokasi pemeriksaan pasca-OTT.
Dalam perkara ini, KPK menemukan total dana yang dikumpulkan Syamsul Auliya mencapai Rp610 juta dari target awal Rp750 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp515 juta dikhususkan untuk menyuap anggota Forkopimda dengan kedok dana hari raya. Sementara sisanya diniatkan untuk kepentingan pribadi sang bupati.
Kini KPK telah menetapkan Syamsul Auliya Rachman dan Sekretaris Daerah Cilacap Sadmoko Danardoo sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2025-2026.
Penangkapan ini merupakan bagian dari operasi senyap kesembilan yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026. (RN-03)
- Penulis: Saparuddin Siregar
Saat ini belum ada komentar