Serangan ke Iran Perburuk Krisis Kemanusiaan di Gaza
- calendar_month Selasa, 10 Mar 2026
- print Cetak
Potret anak-anak Palestina, mengantre makanan. (Foto: Anadolu/Mahmoud Issa)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Gaza, ReportaseNews — Konflik regional yang pecah setelah serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada 28 Februari lalu, memicu kekhawatiran baru di Jalur Gaza, Palestina. Wilayah yang sudah dilanda perang berkepanjangan kini menghadapi tekanan kemanusiaan yang semakin berat.
Ketegangan yang meluas di kawasan Timur Tengah membuat situasi di Gaza semakin kompleks. Israel memperketat pengawasan di sejumlah perlintasan utama, sehingga menghambat masuknya bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan oleh lebih dari dua juta warga Palestina yang tinggal di wilayah tersebut.
Direktur Euro-Med Human Rights Monitor, Ramy Abdu, mengatakan konflik dengan Iran memberi ruang lebih luas bagi Israel untuk meningkatkan operasi militernya di Gaza.
“Perang dengan Iran memberi Israel ruang yang lebih luas untuk meningkatkan kejahatan di Gaza, sementara situasi kemanusiaan memburuk dengan cepat akibat pembatasan ketat di perlintasan,” kata Abdu, seperti dikutip Al Jazeera, Selasa (10/3/2026).
Pada hari pertama pecahnya konflik dengan Iran, Israel menutup seluruh akses masuk ke Jalur Gaza. Penutupan ini menghentikan arus truk bantuan yang membawa kebutuhan pokok serta pasokan penting lainnya.
Langkah tersebut juga menghentikan perjalanan pasien dan korban luka yang seharusnya dirujuk ke luar negeri untuk mendapatkan perawatan medis. Padahal, ribuan pasien telah lama menunggu kesempatan keluar Gaza setelah sistem kesehatan di wilayah itu rusak akibat perang.
Beberapa hari kemudian, Israel membuka sebagian perlintasan Kerem Abu Salem atau Kerem Shalom. Namun pembukaan ini hanya memungkinkan sejumlah kecil truk bantuan masuk.
Jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan minimal Gaza yang diperkirakan mencapai 600 truk bantuan per hari.
Selain itu, pembatasan juga diberlakukan terhadap masuknya bahan bakar serta alat berat yang dibutuhkan untuk membersihkan puing bangunan dan memperbaiki infrastruktur yang hancur akibat serangan.
Pakar ekonomi Mohammad Abu Jiyab menilai perang yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi dan kemanusiaan di Gaza.
“Hal ini menyebabkan kenaikan harga yang tajam dan kelangkaan barang di pasar, serta menurunnya kemampuan organisasi internasional untuk mendistribusikan bantuan kemanusiaan secara memadai kepada penduduk,” ujar Abu Jiyab.
Menurutnya, jika kondisi ini terus berlanjut, krisis ekonomi dan sosial di Gaza akan semakin dalam karena pasokan barang menurun sementara warga kesulitan memenuhi kebutuhan harian.
Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) juga melaporkan kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok secara drastis.
Harga beberapa komoditas dasar, termasuk makanan dan produk kebersihan, dilaporkan melonjak hingga 200 hingga 300 persen.
Di tengah krisis kemanusiaan yang memburuk, serangan militer Israel di sejumlah wilayah Gaza juga masih terus berlangsung meski ada kesepakatan gencatan senjata yang diumumkan pada Oktober.
Sumber medis menyebutkan sedikitnya enam warga Palestina, termasuk dua anak-anak, tewas dalam serangan udara dan tembakan artileri Israel di Kota Gaza serta kamp pengungsi Nuseirat pada Minggu malam hingga Senin dini hari.
Serangan drone Israel di Khan Younis menewaskan ayah dan anak. Kekerasan di Gaza dan Tepi Barat terus meningkat meski ada gencatan senjata. (Getty Images)
Kementerian Kesehatan Gaza mencatat sejak gencatan senjata diumumkan, serangan Israel telah menewaskan sedikitnya 648 orang dan melukai hampir 18.000 lainnya.
Abdu memperingatkan kondisi kesehatan di Gaza juga semakin memburuk akibat kekurangan bahan bakar, obat-obatan, dan peralatan medis.
“Rumah sakit mulai tutup atau hanya beroperasi dengan kapasitas minimal karena kekurangan bahan bakar dan pasokan medis. Pasien semakin sulit mendapatkan perawatan,” ujarnya.
Di sisi lain, proses politik yang seharusnya mengatur masa depan pemerintahan Gaza juga mengalami kebuntuan. Komite Nasional Palestina untuk Administrasi Gaza yang dibentuk pada Januari belum dapat menjalankan tugasnya secara optimal.
Komite yang terdiri dari 15 teknokrat itu dirancang untuk mengelola urusan sipil, mengoordinasikan bantuan kemanusiaan, serta memulai proses rekonstruksi wilayah Gaza.
Namun, sejumlah hambatan politik dan keamanan membuat rencana tersebut tertunda.
Analis politik Ahed Farwana menilai perhatian dunia yang kini tertuju pada konflik dengan Iran membuat tekanan internasional terhadap situasi Gaza melemah.
“Militer Israel terus melakukan serangan dan pembatasan terhadap berbagai barang dengan kebijakan penjatahan, termasuk bahan bakar dan gas memasak,” kata Farwana.
Ia menilai Israel berupaya mempertahankan kondisi tidak stabil di Gaza dengan berbagai pembatasan militer dan tekanan ekonomi.
“Israel tidak menginginkan stabilitas di Gaza. Mereka ingin wilayah itu tetap berada di bawah kendali melalui pembatasan militer dan tekanan ekonomi,” ujarnya. (Al Jazeera/RN-07)
- Penulis: Tama
