DPRD Warning Pemkot Singkawang: Jangan Sampai Bandara Jadi Jalur Masuk Barang Ilegal
- calendar_month Rabu, 1 Jul 2026
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Singkawang , ReportaseNews – Rapat Paripurna DPRD Kota Singkawang, pada agenda kali ini, seluruh fraksi DPRD menyampaikan pemandangan umum terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, di Ruang Utama DPRD Kota Singkawang.Selasa, (30/6)
Penyampaian pemandangan umum tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan evaluasi DPRD terhadap pelaksanaan anggaran pemerintah daerah, sekaligus sebagai bentuk pencermatan terhadap kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2025.
Wakil Ketua DPRD Kota Singkawang, Karmayadi memimpin Rapat Paripurna DPRD Kota Singkawang pada masa sidang kedua dalam rangka Pemandangan Umum dari seluruh fraksi DPRD Kota Singkawang Terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Ruang Utama DPRD Kota Singkawang.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Singkawang, Muhammadin, unsur Kejaksaan, Polres, TNI, serta Sekretaris Daerah Kota Singkawang, Dwi Yanti.
Dalam penyampaian pemandangan umum, Fraksi Gerhana (Partai Gerindra-Hanura) dan Fraksi PKB turut menyoroti keberadaan Bandara Singkawang. Kedua fraksi menilai bandara tersebut perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Singkawang agar dapat beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata daerah.
Fraksi Gerhana (Partai Gerinda-Hanura), Rahman Jar’ie, menyampaikan, fraksi Gerhana memberikan perhatian khusus terhadap meningkatnya aktivitas perdagangan melalui jalur udara, kami meminta Pemerintah Kota agar meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait seperti Bea Cukai, Kepolisian, TNI, Balai Karantina, Otoritas Bandara serta instansi vertikal lainnya.
Ia juga menegaskan, dalam rangka memperketat pengawasan terhadap masuknya barang-barang ilegal yang dapat merugikan masyarakat, pelaku usaha lokal maupun penerimaan negara. Fraksi GERHANA mohon penjelasan, apakah telah tersedia fasilitas dan sumber daya pendukung di Bandara Singkawang, untuk mendeteksi serta mengawasi masuknya barang yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan?.
“Bagaimana strategi Pemerintah Kota dalam melindungi pelaku usaha lokal agar tidak dirugikan oleh peredaran barang ilegal maupun barang impor yang masuk tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.
Ia menyampaikan, fraksi Gerhana Kota Singkawang ini kami sampaikan, semoga bisa dapat bermanfaat untuk menjadi masukan.
Selain itu, juru bicara fraksi PKB, Messy Tandora juga menyikapi terhadap aspek keamanan, kenyamanan dan keselamatan penerbangan di Bandara Kota Singkawang, Fraksi PKB menyarankan agar Pemerintah Kota Singkawang melakukan koordinasi dengan Otoritas Bandara, dalam hal pengawasan terpadu.
Dalam hal ini, perlu dilakukan untuk mencegah tindakan melawan hukum dan memastikan kelancaran transportasi Bandara Kota Singkawang, jangan sampai terjadi hal – hal yang dapat berdampak buruk terhadap nama baik Kota Singkawang.
Terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, tentunya kami mengharapkan segala pertanyaan dan pendapat yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kota Singkawang dalam pemandangan umumnya, telah dicatat oleh pihak eksekutif untuk mendapatkan jawaban sebagaimana yang diharapkan. (RN-04).
- Penulis: Didik
