Mahasiswa Madina Desak Kejagung Usut Dugaan Korupsi MBG hingga Daerah
- calendar_month Kamis, 4 Jun 2026
- print Cetak
Ketua Umum IMA Madina Pekanbaru Gusti Pardamean Nasution. (Foto: Istimewa)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Pekanbaru, ReportaseNews – Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal (IMA Madina) Pekanbaru mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia ((Kejagung RI) untuk tidak membatasi pengusutan dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada elite pusat saja, melainkan wajib membongkar potensi gurita penyelewengan anggaran yang diduga mengalir hingga ke tingkat Koordinator Wilayah (Korwil) dan Koordinator Kecamatan (Korcam) di daerah.
Desakan itu mencuat sebagai respons atas berkembangnya proses hukum yang menyeret sejumlah pejabat tinggi, termasuk kepala BGN RI dan dua wakil kepala BGN RI yang kini menjadi sorotan publik.
Mahasiswa menilai, jika mata rantai pengawasan di tingkat bawah tidak dibongkar, maka aktor-aktor lokal di daerah berpotensi lolos dari jerat hukum meskipun ikut menikmati anggaran negara.
Ketua Umum IMA Madina Pekanbaru Gusti Pardamean Nasution menegaskan, penegakan hukum dalam kasus ini taruhannya hak dasar masyarakat, khususnya anak-anak yang menjadi penerima manfaat program. Itu sebabnya, aparat penegak hukum harus melakukan pendalaman secara menyeluruh terhadap seluruh rantai pelaksanaan program tanpa tebang pilih.
“Kami meminta Kejaksaan Agung untuk menelusuri secara menyeluruh penggunaan anggaran program MBG di seluruh daerah, termasuk di Sumatra Utara. Bila ditemukan adanya Korwil, Korcam, atau pihak lain yang terbukti melakukan penyelewengan, penyalahgunaan jabatan, pengurangan hak penerima manfaat, maupun dugaan korupsi lainnya, maka harus ditindak tegas tanpa pandang bulu,” tegas Gusti Pardamean Nasution, Kamis (4/6/2026).
Gusti menambahkan, pelaksanaan program berskala nasional ini melibatkan banyak pihak dalam rantai distribusi dan pengelolaan anggaran yang panjang. Jika pengusutan korupsi hanya mandek pada level pejabat tinggi di Jakarta tanpa menyentuh aliran dana ke daerah, upaya pemberantasan korupsi dipastikan gagal menyentuh akar persoalan yang sebenarnya.
Setiap bentuk penyimpangan seperti mark-up anggaran atau pengurangan kualitas makanan di tingkat bawah dinilai bukan sekadar kerugian finansial negara, melainkan bentuk kejahatan kemanusiaan yang langsung merugikan tumbuh kembang generasi muda.
Atas dasar itu, IMA Madina Pekanbaru mendorong proses hukum dilakukan secara transparan dan akuntabel agar publik dapat memantau setiap perkembangan perkara.
Selain mengawal proses hukum di Kejaksaan Agung, gerakan mahasiswa ini juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif menjadi pengawas mandiri di lapangan. Peran aktif warga dinilai menjadi kunci utama untuk melaporkan setiap indikasi penyimpangan, penyalahgunaan anggaran, maupun praktik pungutan liar yang terjadi dalam penyaluran Program MBG di daerah masing-masing.
“Kami mendukung penuh upaya penegakan hukum terhadap siapa pun yang terlibat. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai ada pihak yang berlindung di balik jabatan atau kekuasaan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Siapa pun yang terbukti terlibat, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, Korwil maupun Korcam, harus diproses secara adil dan transparan,” pungkas Gusti. (RN-03)
- Penulis: RN-03
