28 Tahun Tak Bermanfaat, Mahasiswa Desak Pemerintah Cabut Izin Sorik Mas Mining
- calendar_month Jumat, 17 Jul 2026
- print Cetak
Komandan Madina bersama AMP2K menyampaikan aspirasi kepada Bupati Madina H. Saipullah Nasution terkait aktivitas PT Sorik Mas Mining (SMM), Kamis (16/7/2026). (FOTO: ISTIMEWA)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Madina, ReportaseNews – Koalisi Mahasiswa Pemuda Mandailing Natal (Komandan Madina) bersama Aliansi Mahasiswa Pemantau Kebijakan Kabupaten Mandailing Natal (AMP2K) mendesak evaluasi total dan audit menyeluruh terhadap aktivitas PT Sorik Mas Mining (SMM). Desakan itu disampaikan kepada Bupati Madina H. Saipullah Nasution di kantornya, Panyabungan, Kamis (16/7/2026).
Mahasiswa menilai keberadaan PT SMM minim kontribusi walaupun telah beroperasi selama lebih dari 28 tahun di Madina. Itu sebabnya, mahasiswa menuntut transparansi, mulai dari kepastian produksi, realisasi investasi, hingga penyerapan tenaga kerja lokal dan pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).
“Kami menyampaikan aspirasi secara langsung kepada bupati agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangannya,” ujar Ketua Umum Komandan Madina Robi Nasution.
Dia mengatakan pihaknya mendesak Pemkab Madina segera mengusulkan pembentukan tim terpadu lintas kementerian dan lembaga kepada pemerintah pusat. Tim ini nantinya bertugas menginvestigasi tata kelola sumber daya alam yang dilakukan PT SMM demi melindungi hak-hak masyarakat adat dan daerah.
Jika perusahaan terbukti tidak mampu memenuhi kewajibannya, pemerintah diminta tidak ragu merekomendasikan pencabutan izin.
“Kami tidak menolak investasi. Kami hanya menuntut investasi yang bertanggung jawab, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Mandailing Natal,” tegas Ketua AMP2K Pajarur Rohman Nasution.
Merespons tuntutan itu, Bupati Madina H. Saipullah Nasution menyatakan sikap pemerintah daerah sejalan dengan kegelisahan para mahasiswa. Pemkab Madina, kata Saipullah, telah melayangkan surat resmi kepada Gubernur Sumatera Utara agar persoalan ini diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi.
Saipullah mengatakan jika PT SMM terus-menerus gagal memberikan kepastian investasi dan manfaat kawasan konsesi sesuai regulasi, Pemkab Madina mendukung langkah pemerintah pusat untuk mencabut izin operasional perusahaan.
Menutup pertemuan itu, para aktivis mahasiswa juga akan terus mengawal komitmen pemerintah dan korporasi secara konstitusional. Mereka berharap hasil rapat Forkopimda dan pertemuan itu menjadi titik balik penegakan hukum yang akuntabel.
Mereka menuntu kekayaan alam Madina benar-benar dikelola untuk kesejahteraan masyarakat lokal, bukan sekadar menjadi catatan investasi di atas kertas.
Pertemuan itu juga dihadiri sekretaris daerah serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). (RN-03)
- Penulis: RN-03
