OTT ke-18, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Ditangkap KPK
- calendar_month 0 menit yang lalu
- print Cetak
Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. (Foto: Istimewa)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, ReportaseNews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (29/7/2026). Anom terjaring dalam OTT ke-18 sepanjang tahun 2026 setelah sebelumnya sempat mengumbar janji manis untuk membenahi Kabupaten Pemalang dari jerat korupsi.
Kepastian penangkapan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro itu disampaikan oleh pimpinan komisi antirasuah. “Benar,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada para jurnalis di Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Ironisnya, pada 16 Juni 2025, KPK sempat menggelar rapat koordinasi pencegahan korupsi bersama Anom Widiyantoro dan jajaran Pemerintah Kabupaten Pemalang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, lembaga antirasuah secara eksplisit memetakan dan memperingatkan tiga titik paling rawan praktik rasuah di Pemkab Pemalang, yakni sektor penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan sumber daya manusia.
Kala itu, Anom menunjukkan sikap kooperatif dan menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan demi kesejahteraan masyarakat. Bahkan, dia secara terbuka menyatakan telah memetik pelajaran berharga dari nasib pahit pendahulunya, Bupati Pemalang periode 2021-2025 Mukti Agung Wibowo, yang juga tumbang akibat penangkapan oleh KPK.
“Kejadian terdahulu membuat kami bersama-sama untuk serious melakukan perbaikan, sehingga dorongan KPK dapat membuat kami lebih percaya diri agar dapat senafas dan seirama,” katanya pada pertemuan 16 Juni 2025.
Namun, janji tinggal janji. Narasi perbaikan yang digelorakan Anom buyar seiring dengan menyusulnya nama sang bupati ke dalam daftar panjang kepala daerah Pemalang yang berurusan dengan hukum.
Penindakan di Pemalang makin mempertegas agresivitas penegakan hukum oleh KPK yang bergerak tanpa henti sejak awal tahun. Gelombang penindakan 2026 dibuka pada 9-10 Januari lewat OTT pertama yang meringkus delapan orang terkait kasus dugaan suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara. Pada bulan yang sama, KPK melanjutkan operasinya dengan menangkap Wali Kota Madiun Maidi dalam OTT kedua, serta Bupati Pati Sudewo pada OTT ketiga.
Pada Februari 2026, KPK berturut-turut menggelar OTT keempat hingga keenam yang menjaring Kepala KPP Madya Banjarmasin, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu Rizal yang tengah menjabat Kepala Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat, hingga Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan.
Bahkan, sepanjang bulan Ramadhan pada Maret 2026, KPK melakukan tiga OTT terpisah terhadap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.
Setelah menangkap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo pada April (OTT ke-10) dan jeda pada Mei, KPK kembali menggebrak pada Juni lewat OTT ke-11 yang beruntut pada penangkapan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, dilanjutkan penangkapan Bupati Muara Enim Edison (OTT ke-12), oknum ASN BPK RI (OTT ke-13), serta Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby (OTT ke-14).
Memasuki Juli 2026, sebelum Anom Widiyantoro tertangkap, tiga kepala daerah telah lebih dulu diamankan, yakni Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, dan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini.
Reporter: Sir
- Penulis: RN-03
Saat ini belum ada komentar