Isu pergantian Kapolri Bikin Panas, JMP Puji Respons Jenderal Sigit Justru Bikin “Adem”
- calendar_month Rabu, 5 Agt 2026
- print Cetak
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengingatkan dampak serangan AS-Israel ke Iran terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan dunia, termasuk potensi gangguan ketenagakerjaan di Indonesia. (Foto: RN/Tama)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, ReportaseNews – Respons Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo terhadap isu pergantian pimpinan Polri menuai apresiasi dari Paguyuban Jurnalis Mitra Polri (JMP). Sikap tenang yang ditunjukkan Kapolri dinilai menjadi pesan penting agar polemik yang berkembang tidak mengganggu stabilitas nasional maupun kinerja institusi kepolisian.
Belakangan, ruang publik diwarnai kabar mengenai adanya Surat Presiden (Surpres) yang dikaitkan dengan pergantian Kapolri. Menanggapi isu tersebut, Jenderal Sigit menegaskan bahwa pergantian Kapolri sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden.
”Itu prerogatif Presiden. Jadi, buat kami prajurit apa pun dilaksanakan. Kita menunggu saja,” kata Jenderal Sigit usai menghadiri rapat di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026).
Pernyataan itu dinilai menunjukkan komitmen Polri untuk tetap menjunjung mekanisme konstitusional serta menjaga profesionalisme di tengah berbagai spekulasi yang berkembang.
Ketua Paguyuban Jurnalis Mitra Polri (JMP), Ikhwan Andi Aziz, menilai respons Kapolri mencerminkan sikap seorang pemimpin yang mengedepankan etika institusi dan tidak terpancing oleh dinamika politik.
”Kami di JMP sangat menghargai sikap bijak dan tenang Bapak Kapolri. Beliau tetap menunjukkan profesionalisme tinggi dan tidak terdistorsi oleh isu-isu politik yang sengaja dihembuskan di ruang publik,” ujar Ikhwan.
Menurutnya, berbagai spekulasi mengenai pergantian pimpinan Polri seharusnya tidak menjadi perhatian utama di tengah berbagai tantangan yang sedang dihadapi bangsa. Ia mengingatkan bahwa situasi nasional saat ini membutuhkan stabilitas agar pemerintah dapat fokus menjalankan agenda pembangunan, pemulihan ekonomi, serta menjaga keamanan masyarakat.
Ikhwan juga menilai penyebaran isu yang berpotensi memicu kegaduhan tidak memberikan manfaat bagi kepentingan publik.
”Situasi aman dan damai adalah prasyarat utama bangsa kita saat ini. Sangat disayangkan jika di tengah iklim yang membutuhkan kondusivitas, justru ada segelintir pihak yang mencoba memperkeruh keadaan dengan menyebar berbagai isu,” tegasnya.
JMP berharap seluruh jajaran Polri tetap berkonsentrasi menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tanpa terpengaruh oleh dinamika politik yang berkembang.
Selain itu, masyarakat juga diajak untuk mengarahkan perhatian pada upaya-upaya yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat dibandingkan terjebak dalam spekulasi yang belum memiliki dasar yang jelas.
”Jauh lebih baik kita bersama-sama fokus memikirkan bagaimana cara memulihkan perekonomian nasional demi kesejahteraan rakyat, ketimbang menghabiskan energi untuk spekulasi politik yang tidak berdasar,” ucap Ikhwan.
Di akhir pernyataannya, JMP kembali mengingatkan bahwa pengangkatan maupun pergantian Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden. Karena itu, seluruh pihak diharapkan menghormati mekanisme konstitusional yang berlaku serta bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif.
(RN-07)
- Penulis: Tama
