Konferensi Republik Padang Hasilkan Lima Seruan untuk Pengurus Negara
- calendar_month Senin, 31 Agt 2026
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Padang, ReportaseNews – Konferensi Republik di Universitas Andalas, Padang, Senin (31/8/2026), menghasilkan lima seruan kepada para pengurus negara. Forum bertajuk “Menatah Republik Konstitusional Sebenarnya” itu menyoroti krisis kepemimpinan, persoalan ekonomi, hingga menyempitnya ruang sipil.
Konferensi yang dipimpin Presidium Feri Amsari, Khoirunnisa Nur Agustyati, dan Fadli Ramadhanil merupakan kelanjutan dari Konferensi Republik di Yogyakarta dan Konsolidasi Nasional di Jakarta.
Dari pembahasan mengenai kepemimpinan, kapasitas negara mengelola ekonomi, dan masa depan ruang sipil, forum merumuskan lima seruan:
1. Menegakkan seleksi kepemimpinan berdasarkan rekam jejak dan etika, bukan kedekatan dengan kekuasaan.
2. Memulihkan kapasitas negara dalam mengelola ekonomi secara berkelanjutan.
3. Menghentikan perluasan militerisme ke ruang sipil.
4. Mengakhiri transaksionalisme negatif dalam pemerintahan serta melindungi pihak yang kritis.
5. Menempatkan masyarakat sipil sebagai pilar utama penyelenggaraan republik.
Sejumlah pembicara menilai persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kualitas kepemimpinan dan tata kelola negara.
Ekonom Wijayanto Samirin menyoroti adanya jarak antara indikator ekonomi resmi dengan realitas yang dirasakan masyarakat, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, sulitnya lapangan kerja, dan gelombang pemutusan hubungan kerja.
Sementara Guru Besar Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme masih menjadi penghambat produktivitas nasional.
“Kalau kita tidak hancurkan KKN, bangsa ini akan collapse. Mari kita potong habis lingkaran setannya,” ujarnya.
Pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar juga menyoroti menyempitnya ruang publik dan derasnya informasi yang tidak terverifikasi.
“Data dan informasi adalah senjata kita melawan otoritarianisme,” katanya.
Sekjen Konferensi Republik Yanuar Nugroho menegaskan persoalan ekonomi Indonesia pada dasarnya berkaitan erat dengan kepemimpinan dan kapasitas negara.
“Arah ekonomi mengikuti arah kepemimpinan, dan ketimpangan adalah cermin dari pilihan-pilihan kepemimpinan yang sedang kita buat,” ujarnya.
Ketua Umum Konferensi Republik Sudirman Said menambahkan, kepemimpinan seharusnya berorientasi pada kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok.
Konferensi Republik Padang menegaskan bahwa perbaikan mekanisme kepemimpinan, penguatan kapasitas negara, dan perlindungan ruang sipil menjadi syarat penting untuk membangun republik yang lebih demokratis dan berkeadilan.(RN-04)
- Penulis: Didik
