Gagal di Islamabad, AS-Iran Buntu Soal Nuklir dan Hormuz
- calendar_month Minggu, 12 Apr 2026
- print Cetak
Wakil Presiden AS, JD Vance, yang memimpin delegasi Washington, menyampaikan bahwa Teheran menolak syarat yang diajukan pihaknya. (Foto: Getty Images/Jacquelyn Martin)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Islamabad, ReportaseNews — Upaya diplomasi antara Amerika Serikat dan Iran kembali menemui jalan buntu setelah perundingan intensif selama 21 jam di Islamabad, Pakistan, berakhir tanpa kesepakatan.
Wakil Presiden AS, JD Vance, yang memimpin delegasi Washington, menyampaikan bahwa Teheran menolak syarat yang diajukan pihaknya.
“Kabar buruknya adalah kami belum mencapai kesepakatan, dan saya kira ini lebih merugikan Iran dibandingkan Amerika Serikat,” ujar Vance kepada wartawan, Minggu (12/4/2026).
Ia menegaskan bahwa AS membutuhkan komitmen tegas dari Iran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir.
“Kami perlu melihat komitmen yang jelas bahwa mereka tidak akan mengupayakan senjata nuklir dan tidak akan mencari sarana yang memungkinkan mereka dengan cepat mewujudkannya,” kata Vance.
Perundingan ini menjadi kontak tingkat tinggi pertama antara kedua negara sejak Revolusi Islam Iran 1979, sekaligus berlangsung di tengah jeda konflik selama enam minggu antara AS, Israel, dan Iran.
Koresponden Al Jazeera di Washington, John Hendren, menyebut kehadiran Vance menandakan keseriusan AS dalam perundingan tersebut. Namun, ia menilai keluarnya Vance dari Islamabad bukan berarti dialog telah berakhir.
Menurutnya, perbedaan utama terletak pada isu nuklir dan kendali Iran atas Selat Hormuz, jalur strategis yang dilalui sekitar 20 persen pasokan energi global.
Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengatakan pihaknya menyerang sebuah kapal tanker minyak yang diduga terkait dengan AS di Selat Hormuz sebagai bagian dari serangan balasan menyusul serangan AS dan Israel. (Foto: Getty Images)
Di sisi lain, pemerintah Iran mengisyaratkan bahwa kegagalan ini bukan hal mengejutkan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menegaskan bahwa sejak awal tidak ada ekspektasi tercapainya kesepakatan dalam satu pertemuan.
“Secara alami, sejak awal kita tidak seharusnya mengharapkan kesepakatan dalam satu sesi. Tidak ada yang memiliki ekspektasi seperti itu,” ujarnya.
Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, yang memimpin delegasi Teheran, menyebut pihaknya telah menawarkan sejumlah inisiatif ke depan. Namun, ia menilai AS belum mampu membangun kepercayaan.
“Amerika Serikat telah memahami logika dan prinsip Iran, dan kini saatnya mereka memutuskan apakah mampu mendapatkan kepercayaan kami atau tidak,” tulisnya di platform X.
Laporan dari Teheran menyebutkan bahwa masyarakat Iran tidak terlalu optimistis terhadap gencatan senjata dua pekan maupun proses diplomasi yang sedang berlangsung, mengingat sejarah panjang ketidakpercayaan antara kedua negara.
Selain isu nuklir, Iran juga menuntut pencairan aset yang dibekukan, kompensasi perang, serta kendali atas Selat Hormuz. Namun, tuntutan tersebut berseberangan dengan posisi AS yang menginginkan pembatasan total terhadap program nuklir Iran, termasuk untuk tujuan sipil.
Situasi semakin kompleks dengan keterlibatan Israel. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menegaskan operasi militer terhadap Iran dan sekutunya akan terus berlanjut.
“Israel di bawah kepemimpinan saya akan terus melawan rezim Iran dan kelompok proksinya,” ujarnya.
Sementara itu, Pakistan sebagai mediator meminta kedua pihak tetap menjaga komitmen gencatan senjata dan melanjutkan dialog. Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, menyatakan harapannya agar proses diplomasi tetap berjalan.
“Atas nama Pakistan, kami mengapresiasi kedua pihak dan berharap mereka terus melanjutkan upaya untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan,” katanya.
Konflik yang pecah sejak 28 Februari tersebut telah menewaskan lebih dari 2.000 orang serta memicu krisis energi global akibat gangguan di Selat Hormuz.
Meski perundingan di Islamabad gagal mencapai hasil konkret, kedua pihak masih membuka peluang untuk melanjutkan komunikasi secara tidak langsung di masa mendatang. (Al Jazeera/Reuters/RN-07)
- Penulis: Tama
