Sony Sanjaya Klaim Kantongi 26 Nama, Pejabat dan Politikus Kompak Bantah
- calendar_month Kamis, 11 Jun 2026
- print Cetak
Kejagung menetapkan mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya sebagai tersangka. (FOTO: Dok. Kejagung)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, ReportaseNews – Polemik kasus korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin memanas setelah mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sanjaya, mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC).
Langkah tersebut membuka babak baru dalam penyidikan perkara yang tengah ditangani aparat penegak hukum. Melalui kuasa hukumnya, Sony disebut telah mengungkap puluhan nama yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.
Pengacara Sony, Krisna Murti, menyatakan terdapat sedikitnya 26 nama yang telah dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.
”Pokoknya dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. (Paling banyak) legislatif. (Total jumlah nama) 26, kemungkinan bertambah, itu baru sebagian aja,” ujar Krisna, Rabu (10/6/2026).
Pernyataan tersebut langsung memicu gelombang klarifikasi dari berbagai pihak yang namanya beredar di ruang publik maupun media sosial.
Partai Demokrat menjadi salah satu pihak yang segera memberikan klarifikasi. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak memiliki hubungan dengan Sony Sanjaya.
”Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tidak mengenal Saudara Sony Sonjaya. AHY tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi dengan Saudara Sony Sonjaya,” kata Herzaky, Selasa (9/6/2026).
Ia juga menepis tudingan bahwa AHY pernah mengusulkan atau merekomendasikan pihak tertentu terkait proyek dalam program MBG.
”AHY tidak pernah mengusulkan, merekomendasikan, meminta bantuan, ataupun meminta dukungan kepada Saudara Sony Sonjaya terkait program SPPG maupun urusan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung,” lanjutnya.
Bantahan juga datang dari Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini. Ia menegaskan seluruh anggota Komisi IX tidak terlibat dalam dugaan korupsi di lingkungan BGN.
”Tidak benar, semua anggota Komisi IX tidak terlibat korupsi di BGN. Itu infonya hoaks,” kata Yahya.
Sebelumnya, sejumlah nama anggota Komisi IX DPR sempat ramai disebut dalam unggahan media sosial yang mengaitkan mereka dengan perkara tersebut.
Nama Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto turut menjadi sorotan setelah dikaitkan dengan kasus MBG. Namun, Fitroh membantah keras tuduhan tersebut.
”Saya tidak kenal secara personal dengan Sony dan saya tidak pernah komunikasi untuk minta titik dapur, apalagi membeli titik karena saya tidak bisnis dapur,” ujar Fitroh.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo turut memberikan penjelasan bahwa Fitroh tidak memiliki hubungan dengan Sony Sanjaya.
”Pak Fitroh Rochcayanto tidak mengenal saudara Sony Sonjaya,” ucap Budi.
Ia juga menegaskan yayasan yang sempat dikaitkan dengan program MBG telah berdiri jauh sebelum program tersebut diluncurkan.
”Kemudian terkait yayasannya sudah dibentuk jauh sebelum adanya program MBG. Yayasan ini fokus bergerak dalam berbagai kegiatan sosial, seperti pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar,” katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya turut membantah dugaan keterlibatannya dalam perkara tersebut. Ia mengakui pernah berkomunikasi dengan BGN, tetapi seluruh komunikasi dilakukan dalam kapasitas kedinasan.
”Tidak ada kepentingan pribadi, apalagi sampai memiliki dapur. Saya hanya bertemu dan berkoordinasi dengan pimpinan BGN di rapat koordinasi resmi,” kata Bima.
Menurut dia, koordinasi tersebut merupakan bagian dari tugas Kemendagri dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025.
Bima menjelaskan komunikasi dengan BGN dan pemerintah daerah dilakukan untuk membantu penyelesaian berbagai kendala pelaksanaan program di lapangan.
”Termasuk masalah di titik terpencil yang juga jadi tugas Kemendagri. Ada juga laporan dari teman-teman Kadin terkait pelaksanaan MBG di daerah yang perlu ditindaklanjuti,” ujarnya.
Selanjutnya, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman juga memberikan klarifikasi terkait isu yang menyebut dirinya memiliki titik dapur MBG.
Dudung mengakui pernah membantu mempertemukan pihak pesantren dengan Kepala BGN saat itu, Dadan Hindayana. Namun, ia menegaskan tidak terlibat dalam proses lanjutan.
”Ada berita Pak Dudung katanya punya titik dapur melalui Pak Dadan. Saya informasikan, jadi beberapa bulan yang lalu mungkin enam bulan yang lalu saya kan dekat dengan pesantren,” kata Dudung.
Menurut dia, permintaan itu muncul karena sejumlah pesantren ingin menjadi penerima manfaat sekaligus pelaksana program MBG.
”Ada pengurus-pengurus pesantren itu menyampaikan kepada saya bahwa ada program memang pesantren untuk sebagai sasaran penerima manfaat karena di pesantren itu kan ada santrinya 4.000, ada yang 5.000 sehingga bisa ditetapkan sebagai titik untuk dapurnya,” ujarnya.
Dudung menegaskan keterlibatannya hanya sebatas memperkenalkan pihak pesantren kepada BGN. Setelah itu, seluruh komunikasi dan tindak lanjut dilakukan secara langsung oleh pihak terkait.
Kasus korupsi MBG kini menjadi perhatian publik setelah muncul klaim mengenai keterlibatan puluhan nama dari berbagai kalangan. Hingga saat ini, proses penyidikan masih berjalan dan aparat penegak hukum terus mendalami informasi yang disampaikan para tersangka maupun saksi dalam perkara tersebut. (*/RN-07)
- Penulis: Tama
