Pontjo Sutowo Dorong GBHP Jadi Arah Perjuangan FKPPI
- calendar_month Jumat, 11 Sep 2026
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, ReportaseNews – Ketua Umum Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI) Pontjo Sutowo mendorong penyusunan Garis-Garis Besar Haluan Perjuangan (GBHP) sebagai pedoman organisasi dalam jangka panjang. Menurut Pontjo, GBHP diperlukan agar arah perjuangan FKPPI tetap konsisten meski terjadi pergantian kepengurusan.
Dorongan tersebut disampaikan Pontjo dalam Rapat Pimpinan Nasional FKPPI di Jakarta, Jumat (11/9/2026). Ia mengatakan penyusunan GBHP menjadi salah satu agenda dalam Lapinas dan Lapit yang melibatkan pimpinan pusat serta para ketua daerah.
Pontjo menilai program organisasi tidak semestinya hanya dirancang untuk satu periode kepengurusan. Menurutnya, perjuangan organisasi membutuhkan arah yang berkelanjutan dan tidak berhenti ketika masa jabatan pengurus berakhir.
“Sebuah perjuangan harus memiliki perspektif jangka panjang. Tidak ada perjuangan yang hanya berlangsung lima tahun. Perjuangan itu panjang,” kata Pontjo, Jumat (11/9/2026).
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan daerah dalam penyusunan GBHP. Aspirasi dari daerah, kata Pontjo, harus menjadi bagian dari proses perumusan arah organisasi sehingga haluan perjuangan tidak hanya ditentukan oleh pengurus di tingkat pusat.
“Semestinya, haluan besar perjuangan FKPPI mampu menampung aspirasi dari seluruh daerah. Aspirasi tersebut harus didengar dan menjadi bagian dari proses penyusunan haluan organisasi,” ujarnya.
Pontjo mengatakan penyusunan GBHP juga berkaitan dengan rencana Musyawarah Nasional (Munas) FKPPI yang dijadwalkan berlangsung pada Desember mendatang. Ia berharap haluan tersebut dapat menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan Munas.
Menurut Pontjo, pergantian kepengurusan tidak seharusnya selalu diikuti dengan perubahan arah dasar organisasi. Ia mengingatkan agar Munas tidak menjadi forum yang setiap kali menghasilkan garis haluan baru berdasarkan siapa yang memimpin organisasi.
“Jangan sampai justru Munas yang setiap kali membuat garis haluan baru, sehingga program organisasi berubah-ubah sesuai dengan siapa yang memimpin atau siapa yang menguasai Munas,” katanya.
“Pengurus boleh berganti, tetapi arah perjuangan tidak boleh berubah,” tegas Pontjo.
Dalam kesempatan tersebut, Pontjo juga menegaskan posisi FKPPI sebagai organisasi yang berorientasi pada perjuangan dan bukan sarana untuk memperoleh kekuasaan politik.
“FKPPI bukan kendaraan politik untuk mencari kekuasaan. FKPPI adalah alat perjuangan, alat untuk mencapai cita-cita,” ujarnya.
Selain membahas arah organisasi, Pontjo menyoroti sejumlah persoalan nasional, salah satunya sektor pendidikan. Ia menilai sistem pendidikan perlu diarahkan tidak hanya untuk mencetak masyarakat yang siap mencari pekerjaan, tetapi juga mampu melahirkan sumber daya manusia yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan.
“Selama ini pendidikan lebih banyak diarahkan untuk mencari pekerjaan. Padahal, semestinya pendidikan juga mampu melahirkan orang-orang yang dapat menciptakan pekerjaan,” katanya.
Pontjo juga menyampaikan pandangannya mengenai sistem politik Indonesia. Menurut dia, sistem politik perlu memiliki keterkaitan dengan budaya masyarakat dan menempatkan rakyat sebagai bagian utama dalam proses pembangunan.
“Sistem politik kita semestinya berakar pada budaya masyarakat sendiri,” ujarnya.
Ia menilai semakin besar keterlibatan masyarakat sebagai subjek pembangunan, semakin kuat pula proses pembangunan yang berlangsung.
“Semakin banyak rakyat yang menjadi subjek pembangunan, semakin baik,” katanya.
Di bidang ekonomi, Pontjo menyoroti pengelolaan sumber daya alam dan distribusi manfaatnya kepada masyarakat di daerah penghasil. Ia mempertanyakan kondisi masyarakat di sejumlah wilayah yang memiliki kekayaan alam, tetapi belum memperoleh manfaat yang dinilai sepadan.
“Bagaimana mungkin kekayaan alam kita diambil begitu banyak, tetapi masyarakat di tempat kekayaan alam itu berada justru tetap miskin? Itu tidak benar,” kata Pontjo.
Ia menegaskan manfaat pengelolaan sumber daya alam semestinya turut dirasakan masyarakat setempat. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong kemandirian bangsa.
“Jangan sampai yang menikmati justru pihak asing, sementara masyarakat setempat tidak mendapatkan manfaat yang sepadan,” ujarnya.
“Kita tidak boleh terus bergantung. Kita harus yakin pada diri sendiri,” lanjut Pontjo.
Ia kemudian menekankan bahwa perjuangan membangun Indonesia harus melibatkan masyarakat sendiri. Menurut Pontjo, kemajuan bangsa tidak dapat hanya mengandalkan pihak lain, tetapi membutuhkan partisipasi masyarakat sebagai pelaku utama.
“Yang berjuang harus rakyat sendiri. Kita tidak bisa berharap ketika Indonesia maju nanti, yang memperjuangkan kemajuan Indonesia justru orang asing. Yang harus berjuang adalah kita sendiri,” ujarnya.
Pontjo menilai kemandirian tersebut juga berkaitan dengan mental masyarakat. Menurutnya, masyarakat yang masih terjajah secara mental akan kesulitan membangun kemerdekaan secara utuh.
“Orang yang terjajah tidak mungkin memerdekakan orang lain. Hanya orang yang merdeka yang mampu memerdekakan,” kata Pontjo.
Ia menambahkan, kemandirian masyarakat tidak hanya menyangkut aspek ekonomi dan kondisi fisik, tetapi juga pola pikir. Karena itu, pembangunan nasional menurutnya perlu berjalan seiring dengan penguatan karakter dan mental masyarakat.
“Kalau masyarakat tidak merdeka, kemerdekaan yang sesungguhnya tidak akan pernah terwujud. Kalau masyarakat masih terjajah secara mental, persoalan bangsa ini tidak akan pernah selesai,” pungkasnya.
(RN-07)
- Penulis: Tama
