Wakapolri Temui Intelijen Saudi, Haji Ilegal Jadi Sorotan
- calendar_month Sabtu, 23 Mei 2026
- print Cetak
Wakapolri bertemu otoritas keamanan Arab Saudi untuk memperkuat perlindungan jemaah haji Indonesia dan memberantas praktik haji non-prosedural jelang puncak haji 2026. (Foto: ReportaseNews/HO-Humas Polri)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Riyadh, ReportaseNews — Wakapolri Dedi Prasetyo memperkuat koordinasi perlindungan jemaah haji Indonesia dengan otoritas keamanan Arab Saudi menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji 2026. Pertemuan itu turut menyoroti maraknya praktik haji non-prosedural yang merugikan masyarakat.
Komjen Pol. Dedi Prasetyo bersama jajaran Satgas Haji Polri melakukan pertemuan dengan Presidency of State Security (PSS) Arab Saudi di Riyadh, Jumat (22/5/2026). Kedatangan rombongan Polri disambut Wakil Direktur Intelijen PSS Arab Saudi, Mayjen Abdul Hamid.
Pertemuan berlangsung tertutup namun penuh suasana hangat sebagai bagian dari penguatan hubungan Indonesia dan Arab Saudi dalam perlindungan warga negara, khususnya jemaah haji asal Indonesia.
Koordinasi tersebut dilakukan di tengah meningkatnya pengawasan terhadap keberangkatan haji ilegal dan penyalahgunaan visa yang kerap memakan korban.
Satgas Haji Polri bersama Kementerian Haji dan Umrah RI kini memperkuat langkah pencegahan, pengawasan, hingga penindakan terhadap praktik keberangkatan non-prosedural yang dinilai meresahkan masyarakat.
Berdasarkan data terbaru, Subsatgas Gakkum Satgas Haji dan Umrah Polri Tahun 2026 telah menangani 11 laporan polisi dan 21 laporan informasi. Dari penanganan tersebut, polisi menetapkan 13 tersangka dengan jumlah korban mencapai 320 orang.
Total kerugian masyarakat akibat kasus tersebut mencapai Rp10,02 miliar.
Selain penindakan hukum, Satgas Haji Polri juga menggagalkan keberangkatan 32 warga negara Indonesia yang hendak berangkat melalui jalur non-prosedural.
Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menegaskan penguatan kerja sama dengan Arab Saudi menjadi langkah penting demi memastikan keamanan jemaah Indonesia selama berada di Tanah Suci.
“Polri bersama Kementerian Haji dan Umrah RI terus memperkuat pengawasan di dalam negeri untuk mencegah keberangkatan non-prosedural dan melindungi masyarakat dari praktik penipuan. Pada saat yang sama, koordinasi dengan otoritas Arab Saudi juga diperkuat agar perlindungan terhadap jemaah Indonesia dapat dilakukan secara menyeluruh,” ujar Johnny, dalam keterangannya, Sabtu (23/5/2026).
Ia menilai Indonesia sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia membutuhkan sistem perlindungan yang kuat dan terintegrasi.
“Perlindungan jemaah merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, penguatan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi menjadi bagian penting untuk memastikan masyarakat Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan aman, tertib, dan sesuai ketentuan,” kata dia.
Polri memastikan pengawasan terhadap praktik haji ilegal akan terus diperketat, termasuk memperluas koordinasi internasional guna mencegah masyarakat menjadi korban penipuan keberangkatan haji. (RN-07)
- Penulis: Tama
