Nasib 1.200 Atlet Terancam, Polemik Dualisme PB Muay Thai Indonesia Berujung Ancaman Lapor ke DPR
- calendar_month 2 jam yang lalu
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, ReportaseNews – Ketidakpastian melanda dunia bela diri nasional seiring memanasnya dualisme kepengurusan di tubuh Pengurus Besar Muay Thai Indonesia (PBMI). Tak tanggung-tanggung, sebanyak 1.200 atlet dari berbagai pelosok negeri kini merasa dirugikan akibat konflik organisasi yang tak kunjung usai.
Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal PBMI versi Ketua Umum Farel Alfaret,
Lutfi Agizal, bersama jajaran pengurus daerah dan perwakilan atlet menyambangi kantor KONI, NOC Indonesia, dan Kemenpora. Kehadiran mereka bertujuan mendesak otoritas tertinggi olahraga tersebut untuk segera turun tangan.
Persoalan Legalitas: 30 Pengprov Tiba-Tiba Dijabat PLT
Lutfi Agizal mengungkapkan adanya kejanggalan administratif yang dilakukan pihak lawan dalam kepengurusan PBMI. Ia menengarai adanya pelanggaran serius terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
“Terjadi penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) di 30 Pengurus Provinsi (Pengprov) secara mendadak tanpa melalui proses pencabutan SK kepengurusan yang lama. Ini jelas cacat prosedur organisasi,” kata Lutfi dalam keterangan tertulisnya.
Selain masalah SK, ia juga menyayangkan adanya aksi pembekuan pengurus daerah
tanpa adanya surat peringatan atau mekanisme rapat yang transparan. “Organisasi harusnya berjalan di atas aturan, bukan selera individu,” tambahnya.
Dugaan Intimidasi Terhadap Atlet dan Orang Tua
Konflik ini ternyata merembet hingga ke urusan teknis dan mental pemain.
Perwakilan orang tua atlet yang turut hadir dalam aksi tersebut mengungkapkan
adanya tekanan serta intimidasi dari pihak tertentu yang mengganggu fokus bertanding para atlet.
Kondisi psikologis atlet yang tertekan dikhawatirkan akan merusak prestasi Muay
Thai Indonesia di kancah internasional. Atas dasar itulah, kubu Farel Alfaret-Lutfi Agizal mendesak adanya audiensi terbuka demi transparansi status atlet nasional.
Siap Tempuh Jalur RDPU di Komisi X DPR RI
Meski saat ini masih menunggu iktikad baik dan respons dari KONI serta Kemenpora, kubu ini menegaskan tidak akan berhenti di sini. Jika aspirasi mereka tidak didengarkan, langkah politik akan diambil dengan melibatkan lembaga legislatif.
“Kami ingin menyelesaikan ini secara kekeluargaan dan profesional di tingkat lembaga olahraga. Namun, jika menemui jalan buntu, kami akan membawa masalah
dualisme PBMI ini ke Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi X DPR RI,” tegas Lutfi.
Hingga kini, para pengurus daerah dari Papua, DKI Jakarta, dan wilayah lainnya masih merapatkan barisan. Mereka menuntut keadilan bagi para atlet yang telah mendedikasikan hidupnya untuk cabang olahraga Muay Thai agar tidak menjadi korban politik organisasi.
- Penulis: Ferdy Ferdy
Saat ini belum ada komentar