Breaking News
Trending Tags

Tak Masuk Daftar Penerima Huntap, Empat Keluarga Penyintas Longsor Tapsel Terlunta-lunta

  • calendar_month Jumat, 6 Mar 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Tapsel, ReportaseNews – Ketidakpastian menyelimuti nasib sejumlah warga Kampung Durian, Desa Batu Godang, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara. Meski sudah lebih dari tiga bulan berlalu sejak bencana maut pada 25 November 2025, sebanyak empat kepala keluarga (KK) hingga kini belum mendapatkan kepastian mengenai hak hunian tetap (huntap), karena rumah mereka dianggap tidak mengalami kerusakan fisik secara langsung.

Kondisi ini memicu kekhawatiran bagi warga yang rumahnya berada tepat di bawah zona bahaya bukit retak.

Sugiman, salah satu warga terdampak, mengungkapkan, meski bangunan rumahnya masih berdiri, ancaman longsor susulan membuat hunian tersebut tidak lagi layak untuk ditempati demi keselamatan nyawa.

“Sejak bencana itu kami tidak berani lagi tidur di rumah. Trauma dan takut longsor susulan. Apalagi delapan dari 22 korban merupakan keluarga dekat,” ujar Sugiman, dirilis antaranews,  Kamis (5/3/2026).

Sugiman menjelaskan, dari total 19 KK yang menghuni Kampung Durian, sebanyak 15 rumah masuk dalam daftar penerima huntap yang direncanakan pemerintah di Dusun Taman Sari, Desa Hapesong Baru. Namun, dia bersama tiga rekannya, Kerman, Loso, dan Juliadi, justru tereliminasi dari daftar tersebut meski telah melalui proses pendataan awal oleh pemerintah daerah.

Ketidakjelasan status ini memaksa Sugiman dan keluarganya mengungsi secara mandiri dengan menyewa rumah di wilayah Batangtoru. Di tengah keterbatasan ekonomi pascabencana, dia harus merogoh uang Rp300 ribu per bulan, belum termasuk biaya listrik dan air, demi menghindari lokasi rawan bencana di kampung halamannya.

Kepala Desa Batu Godang Mahmudin Sihombing membenarkan keempat keluarga tersebut memang tidak tercatat sebagai penerima bantuan hunian baru. Menurut dia, kriteria penerima saat ini masih terpaku pada kondisi fisik bangunan saat bencana terjadi, di mana rumah keempat warga tersebut tidak mengalami kerusakan signifikan.

Di sisi lain, Camat Batangtoru Mara Tinggi Siregar mengatakan saat ini pemerintah pusat sedang menggenjot pembangunan 227 unit hunian tetap di Dusun Taman Sari. Dari jumlah tersebut, 19 unit sedianya dialokasikan untuk warga Kampung Durian. Namun, sinkronisasi data terkait warga yang terdampak trauma dan relokasi kawasan masih menjadi persoalan yang menunggu solusi konkret.

Kini, warga yang terabaikan oleh indikator kerusakan fisik ini hanya bisa berharap ada kebijakan diskresi dari pemerintah. Mengingat Kampung Durian telah dinyatakan sebagai zona relokasi, menetap di sana bukanlah pilihan bijak, sementara tinggal di kontrakan tanpa kepastian bantuan huntap menjadi beban berat yang sulit dipikul dalam jangka panjang. (Lily/RN-03)

  • Penulis: RN-03

Reportase Pilihan

  • Polda Metro Jaya menangkap dua mahasiswa yang diduga mengedarkan tembakau sintetis di Jakarta Selatan. Polisi menyita 423,17 gram barang bukti dan mengungkap modus peredaran melalui media sosial. (Foto: ReportaseNews/HO-Ditresnarkoba Polda Metro Jaya)

    Jualan Sinte, 2 Mahasiswa di Jagakarsa Ditangkap Polisi

    • calendar_month Selasa, 21 Jul 2026
    • account_circle Tama
    • 0Komentar

    Jakarta, ReportaseNews – Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap dua mahasiswa yang diduga menjadi pengedar narkotika jenis tembakau sintetis di wilayah Jakarta Selatan. Kedua pelaku berinisial B (20) dan F (19) diduga memasarkan barang haram tersebut dengan memanfaatkan media sosial untuk menyasar kalangan remaja. ‎Penangkapan bermula dari pengungkapan terhadap pelaku B di kawasan Jagakarsa. […]

  • Kementerian PPPA mencatat 44 persen daycare di Indonesia belum memiliki izin. Kondisi ini dinilai mengancam kualitas pengasuhan anak di tengah meningkatnya kebutuhan layanan. (Foto: KemenPPPA)

    Fakta Mengejutkan! 44 Persen Daycare di Indonesia Belum Berizin

    • calendar_month Senin, 27 Apr 2026
    • account_circle Tama
    • 0Komentar

    Jakarta, ReportaseNews — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengungkap masih banyak layanan penitipan anak atau daycare di Indonesia yang belum memenuhi aspek legalitas. Dari hasil pendataan terbaru, sebanyak 44 persen daycare diketahui belum memiliki izin maupun status hukum yang jelas. ‎Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, mengatakan persoalan legalitas masih menjadi […]

  • Ilustrasi pemudik. (Foto: RN/Tama)

    802 Warga Jakbar Lolos Verifikasi Mudik Gratis DKI

    • calendar_month Sabtu, 28 Feb 2026
    • account_circle Tama
    • 0Komentar

    Jakarta, ReportaseNews – Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat merampungkan verifikasi terhadap 802 calon peserta program Mudik Gratis DKI Jakarta 2026. Seluruh peserta tersebut dinyatakan memenuhi syarat dan berhak mengikuti program yang digelar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. ‎Pengawas Seksi Angkutan Darat Sudinhub Jakarta Barat, Timin, mengatakan tahapan verifikasi klaster pertama telah berjalan sejak 25 Februari 2026. […]

  • Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto. (Foto: ReportaseNews/Tama)

    Viral WNA Jepang Pamer Eksploitasi Anak di Medsos, Polisi Buru Pelaku

    • calendar_month Senin, 11 Mei 2026
    • account_circle Tama
    • 0Komentar

    Jakarta, ReportaseNews — Polda Metro Jaya menyelidiki dugaan praktik prostitusi anak di wilayah DKI Jakarta setelah beredarnya unggahan warga negara asing (WNA) asal Jepang di media sosial X yang mengaku menyewa perempuan di bawah umur. ‎Penyelidikan kini dilakukan Direktorat Siber bersama Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polda Metro Jaya. Polisi […]

  • Kejati Sumut Kumpulkan Laporan Dugaan Jual-beli Titik SPPG untuk Kejagung

    Kejati Sumut Kumpulkan Laporan Dugaan Jual-beli Titik SPPG untuk Kejagung

    • calendar_month Kamis, 18 Jun 2026
    • account_circle RN-03
    • 0Komentar

    Medan, ReportaseNews – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) mengumpulkan berbagai laporan dan informasi dari masyarakat terkait dugaan praktik jual-beli titik satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk diteruskan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung). Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut Rizaldi mengatakan pihaknya saat ini bergerak dalam koridor penghimpunan data awal. Upaya ini dilakukan sembari […]

  • TikTok mematuhi aturan perlindungan anak dengan menonaktifkan 780 ribu akun pengguna di bawah 16 tahun di Indonesia sesuai PP Tunas. (Foto: ReportaseNews/Tama)

    TikTok Patuhi Aturan Anak, 780 Ribu Akun Diblokir

    • calendar_month Rabu, 15 Apr 2026
    • account_circle Tama
    • 0Komentar

    Jakarta, ReportaseNews – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan platform media sosial TikTok telah menjalankan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang perlindungan anak di ruang digital. ‎Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyampaikan bahwa kepatuhan TikTok menjadi langkah awal yang penting dalam menguatkan perlindungan anak dari risiko penggunaan media sosial. […]

expand_less