Selain Mengapresiasi, Warga Madina Desak Polda Sumut Tertibkan Puluhan Titik Tambang Lainnya
- calendar_month Selasa, 3 Mar 2026
- print Cetak
Presiden Pemuda Mandailing Tan Gozali. (Foto: Istimewa)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Madina, Reportase News – Langkah tegas Kepolisian Daerah Sumatra Utara (Polda Sumut) yang mengamankan 12 unit ekskavator di lokasi pertambangan emas tanpa izin (PETI) di perbatasan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dan Tapanuli Selatan (Tapsel) pada Senin (2/3/2026), mendapat apresiasi dari masyarakat.
Namun,masyarakat berharap tindakan penertiban itu menjadi pintu masuk untuk membersihkan ratusan alat berat lainnya yang masih beroperasi bebas di berbagai wilayah Madina.
Ketua Ikatan Pemuda Mandailing, Tan Gozali Nasution, menyatakan dukungannya terhadap upaya kepolisian. Meski demikian, dia menekankan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada 12 unit alat berat saja, mengingat sebaran tambang ilegal di Madina masih luas dan masif.
Menurut dia, publik menantikan konsistensi Polri dalam menindak seluruh pelaku tanpa tebang pilih, terutama terhadap lokasi yang diduga kuat memiliki “payung” dari oknum instansi lain.
“Semua ini dipayungi oknum dari instansi lain. Kami ingin semua ini ditindak, demi menjaga kelestarian lingkungan di tengah kondisi kita yang rentan terhadap bencana alam,” ungkap Tan Gozali lewat pernyataan tertulis, Selasa (3/3/2026).
Berdasarkan data yang dihimpun, Tan memaparkan titik-titik pertambangan ilegal dengan alat berat masih menjamur di beberapa kecamatan. Dia merinci setidaknya ada 40 unit ekskavator di Muara Batang Gadis, 30 unit di Linggabayu 40 unit di Batangnatal, 10 unit di Rantobaek, serta sekitar 20 unit di wilayah Kotanopan yang beroperasi secara terbuka.
Tan mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan oknum dari instansi lain dalam mengamankan jalannya aktivitas ilegal tersebut melalui sistem setoran.
Dia menyebutkan di wilayah Linggabayu dan Rantobaek, koordinasi dilakukan langsung kepada pihak-pihak yang memiliki wilayah hukum di sana agar operasional tetap berjalan lancar.
“Di Linggabayu 30-an dan Rantobaek 10-an itu langsung setor ke orang kantor yang punya wilayah hukum. Nah, ini harusnya jadi perhatian jika memang serius menindak tambang beko ini. Kemudian di Kotanopan itu sangat-sangat jelas terlihat, ada 20-an beko yang beroperasi, setorannya itu termasuk ke orang mereka juga si BP,” tambahnya lagi.
Selain ancaman kerusakan lingkungan yang memicu bencana alam, maraknya aktivitas tambang ini juga disinyalir berdampak pada tingginya angka peredaran narkoba di wilayah tersebut.
Tan Gozali berharap Polda Sumut melakukan pembersihan total, karena keberadaan PETI dengan alat berat tidak memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi kesejahteraan warga luas, melainkan justru merusak tatanan sosial dan lingkungan hidup masyarakat Madina secara permanen.(RN-01/03)
- Penulis: RN-03
